Badan Legislasi

Prolegnas

NO JUDUL RUU DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.
RUU tentang Industri Strategis Perkebunan
DPR
2.
RUU tentang Satu Data Indonesia
DPR
3.
RUU tentang Provinsi Jawa Barat
DPR
4.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
5.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
DPR
6.
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
DPR, PEMERINTAH
7.
RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa
PEMERINTAH
8.
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD
DPR
9.
RUU tentang Pendidikan Keagamaan
DPR
10.
RUU tentang Guru
DPR
11.
RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
DPR
12.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
DPR, PEMERINTAH
13.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
14.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
DPR
15.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
DPR, PEMERINTAH
16.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
17.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
PEMERINTAH
18.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
19.
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
DPR
20.
RUU tentang Persandian
DPR, PEMERINTAH
21.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
DPR
22.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
DPR
23.
RUU tentang Keamanan Laut
DPR
24.
RUU tentang Rahasia Negara
DPR, PEMERINTAH
25.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
DPR
26.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
DPR
27.
RUU tentang Keamanan Nasional
DPR, PEMERINTAH
28.
RUU tentang Perkumpulan
DPR
29.
RUU tentang Tugas Perbantuan Militer
DPR
30.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
DPR
31.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
DPR
32.
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
DPR
33.
RUU tentang Hukum Acara Pidana (didalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
DPR
34.
RUU tentang Paradiplomasi
DPR
35.
RUU tentang Konvergensi Telematika
DPR, PEMERINTAH, DPD
36.
RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan
DPR
37.
RUU tentang Pertanahan
DPR
38.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara
PEMERINTAH
39.
RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan
DPR
40.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
41.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
PEMERINTAH
42.
RUU tentang Pertanian
DPR
43.
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD
DPR
44.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
DPR
45.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
DPR
46.
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
DPR
47.
RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
PEMERINTAH
48.
RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
DPR
49.
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
DPR
50.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
51.
RUU tentang Wawasan Nusantara
DPD
52.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
DPR
53.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
DPR
54.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
PEMERINTAH
55.
RUU tentang Pertekstilan
DPR
56.
RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
DPR
57.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
DPR, DPD
58.
RUU tentang Sandang
DPR
59.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
DPR
60.
RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
PEMERINTAH
61.
RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia
DPR
62.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
DPR
63.
RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri
DPR
64.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU
DPR
65.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
DPR
66.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
DPR
67.
RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DPR
68.
RUU tentang Bank Makanan
DPR
69.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
DPR
70.
RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
DPR, PEMERINTAH
71.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
DPR
72.
RUU tentang Penyadapan
DPR
73.
RUU tentang Pertanahan
DPR
74.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
DPR
75.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
DPR
76.
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD
DPR, PEMERINTAH
77.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
DPR
78.
RUU tentang Jabatan Hakim
DPR
79.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
DPR, PEMERINTAH, DPD
80.
RUU tentang Kefarmasian
DPR
81.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
DPR, DPD
82.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
DPR
83.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
DPR
84.
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
DPR, PEMERINTAH
85.
RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan
DPR
86.
RUU tentang Perkumpulan
DPR
87.
RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
DPD
88.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
DPR
89.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
DPR
90.
RUU tentang Provinsi Bali
DPD
91.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
DPR
92.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
DPR
93.
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan
DPR
94.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
DPR
95.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum
DPR
96.
RUU tentang Partisipasi Masyarakat
DPD
97.
RUU tentang Statistik (di dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik)
DPR
98.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
DPR
99.
RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan
DPD
100.
RUU tentang Permuseuman
DPR
101.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
DPR
102.
RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
DPR
103.
RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
DPR
104.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR
105.
RUU tentang Perkumpulan
DPR, PEMERINTAH, DPD
106.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
DPR
107.
RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
PEMERINTAH
108.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
DPR
109.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
DPR
110.
RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
DPR
111.
RUU tentang Investasi Negara
DPR
112.
RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan
DPR
113.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
DPR, PEMERINTAH
114.
RUU tentang Profesi Kurator
DPR
115.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
PEMERINTAH, DPD
116.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
DPR
117.
RUU tentang Peradilan
DPR
118.
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR, PEMERINTAH
119.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
DPR
120.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
DPR
121.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
DPR, PEMERINTAH, DPD
122.
RUU tentang Pidana Tutupan
DPR
123.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
DPR
124.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
125.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
DPR
126.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR
127.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
DPR
128.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
DPR
129.
RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan
DPR
130.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
PEMERINTAH
131.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
DPR
132.
RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
DPR
133.
RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat
DPR, DPD
134.
RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara
DPR
135.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
DPR
136.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
PEMERINTAH
137.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
DPR
138.
RUU tentang Pertembakauan
DPR
139.
RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
PEMERINTAH
140.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
DPR
141.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
DPR
142.
RUU tentang Mahkamah Agung
DPR
143.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
DPR
144.
RUU tentang Merek
PEMERINTAH
145.
RUU tentang Perkelapasawitan
DPR
146.
RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi
DPR
147.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPR
148.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
PEMERINTAH
149.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
150.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
DPR
151.
RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)
PEMERINTAH
152.
RUU tentang Keamanan Nasional
DPR
153.
RUU tentang Paten
PEMERINTAH
154.
Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring
DPR
155.
RUU tentang Penyadapan
DPR
156.
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
DPR
157.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
PEMERINTAH
158.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
DPR
159.
RUU tentang Sanitasi
DPR
160.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
DPR
161.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
DPR
162.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan
DPR
163.
RUU tentang Jabatan Hakim
DPR
164.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
DPR
165.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
DPR
166.
RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
PEMERINTAH
167.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
DPR
168.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
DPR
169.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
PEMERINTAH
170.
RUU tentang Komoditas Strategis
DPR
171.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
DPR
172.
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
PEMERINTAH
173.
RUU tentang Komoditas Khas
DPR
174.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
DPR
175.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
PEMERINTAH
176.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
DPR
177.
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
PEMERINTAH
178.
RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya
DPR
179.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
DPR
180.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
181.
RUU tentang Balai Harta Peninggalan
PEMERINTAH
182.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
DPR
183.
RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup
DPR
184.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
DPR
185.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
DPR
186.
RUU tentang Kendaraan Listrik
DPR
187.
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
PEMERINTAH
188.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
DPR
189.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
DPR
190.
RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
DPR
191.
RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)
DPR, DPD
192.
RUU tentang Pengelolaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Moda Transportasi
DPR
193.
RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial
DPR
194.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
DPR
195.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
DPR
196.
RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)
DPR
197.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
DPR
198.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
DPR
199.
RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
DPR, PEMERINTAH
200.
RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
DPR
201.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
DPR
202.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya
DPR, PEMERINTAH
203.
RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
DPR
204.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
DPR
205.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR, DPD
206.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR
207.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR
208.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
DPR, PEMERINTAH
209.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
DPR, PEMERINTAH, DPD
210.
RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional
DPR
211.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR, PEMERINTAH
212.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
DPR, PEMERINTAH, DPD
213.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
DPR
214.
RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
DPR
215.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
DPR, PEMERINTAH, DPD
216.
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
DPR
217.
RUU tentang Zona Tambahan Indonesia
PEMERINTAH
218.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika)
DPR, PEMERINTAH, DPD
219.
RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara
DPR
220.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
DPR, DPD
221.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
DPR, PEMERINTAH, DPD
222.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
223.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR, PEMERINTAH
224.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
225.
RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual
DPR
226.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR, DPD
227.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
DPR, PEMERINTAH
228.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
DPR
229.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
DPR
230.
RUU tentang Hukum Perdata Internasional
DPR, PEMERINTAH
231.
RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
DPR
232.
RUU tentang Pengasuhan Anak
DPR
233.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
DPR, PEMERINTAH
234.
RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial
DPR
235.
RUU tentang Jalan
DPR, DPD
236.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)
DPR, PEMERINTAH
237.
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
DPR
238.
RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
DPR
239.
RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)
DPR, PEMERINTAH
240.
RUU tentang Jasa Konstruksi
DPR
241.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
DPR
242.
RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi)
DPR, PEMERINTAH
243.
RUU tentang Arsitek
DPR
244.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
DPR
245.
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
DPR, PEMERINTAH
246.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR
247.
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
DPR
248.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
DPR, PEMERINTAH
249.
RUU tentang Kesehatan (Omnibuslaw)
DPR
250.
RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan
DPR
251.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
DPR, PEMERINTAH
252.
RUU tentang Kefarmasian
DPR
253.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
DPR
254.
RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)
DPR, PEMERINTAH
255.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
DPR
256.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DPR
257.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (RUU tentang Desain Industri)
DPR, PEMERINTAH
258.
RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)
DPR
259.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
DPR, DPD
260.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
DPR, PEMERINTAH
261.
RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
DPR
262.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi
DPR, PEMERINTAH
263.
RUU tentang Pertembakauan
DPR
264.
RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan
DPR
265.
RUU tentang Penyesuaian Pidana/ RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah
DPR, PEMERINTAH
266.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR
267.
RUU tentang Kesehatan Masyarakat
DPR
268.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
DPR, DPD
269.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
270.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
DPR
271.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
DPR, DPD
272.
RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan
DPR
273.
RUU tentang Bahan Kimia
PEMERINTAH
274.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DPR, DPD
275.
RUU tentang Sistem Pengupahan
DPR
276.
RUU tentang Metrologi Legal
PEMERINTAH
277.
RUU tentang Pertanahan
DPR, DPD
278.
RUU tentang Profesi Psikologi
DPR
279.
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
DPD
280.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
DPR, DPD
281.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
DPR
282.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DPR, PEMERINTAH
283.
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR, DPD
284.
RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan
DPR
285.
RUU tentang Ekonomi Kreatif
DPD
286.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
DPR, DPD
287.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
288.
RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan
DPR
289.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
DPR, DPD
290.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
291.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DPR
292.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
DPR, DPD
293.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
DPR
294.
RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam
DPR
295.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR, DPD
296.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
DPR
297.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
PEMERINTAH
298.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
DPR, DPD
299.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
DPR
300.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
DPR
301.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
DPR, DPD
302.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
DPR
303.
RUU tentang Geologi
DPR, DPD
304.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR, DPD
305.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
DPR
306.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi
DPR
307.
RUU tentang Sumber Daya Genetik
DPR, DPD
308.
RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional
DPR
309.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DPR
310.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR, DPD
311.
RUU tentang Persepakbolaan
DPR
312.
RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender
DPR, PEMERINTAH, DPD
313.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
DPR, DPD
314.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR
315.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR
316.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
DPR, DPD
317.
RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah
DPR
318.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
DPR
319.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPR, DPD
320.
RUU tentang Penyandang Disabilitas
DPR
321.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
DPR
322.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DPR, DPD
323.
RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional
DPR
324.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR, DPD
325.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
326.
RUU tentang Kepalangmerahan
PEMERINTAH
327.
RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)
DPR
328.
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial
DPR
329.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR, DPD
330.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DPR
331.
RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
DPR
332.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
DPR
333.
RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan
DPR
334.
RUU tentang Ketahanan Keluarga
DPR
335.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
DPR
336.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
DPR
337.
RUU tentang Perlindungan Umat Beragama
DPR, PEMERINTAH
338.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
DPR, DPD
339.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
DPR
340.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PEMERINTAH
341.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
DPR, DPD
342.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
DPR
343.
RUU tentang Ekonomi Syariah
DPR
344.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/RUU tentang Sistem Pengupahan
DPR, DPD
345.
RUU tentang Konsultan Pajak
DPR
346.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR
347.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
DPR, DPD
348.
RUU tentang Bahan Kimia
DPR
349.
RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
DPR, DPD
350.
RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR, DPD
351.
Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR
352.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial
DPR
353.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
DPR
354.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
DPR
355.
RUU tentang Kebidanan
DPR, DPD
356.
RUU tentang Kesehatan Masyarakat
DPR, DPD
357.
Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Wisata Khusus
DPR
358.
RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
PEMERINTAH
359.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR, DPD
360.
Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kesusilaan
DPR
361.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
DPR
362.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
DPR, DPD
363.
RUU tentang Pengadilan Medis
DPR
364.
RUU tentang Praktik Kefarmasian
DPR
365.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DPR, DPD
366.
RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
DPR
367.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
DPR
368.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
DPR, DPD
369.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan)
DPR
370.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
PEMERINTAH
371.
RUU tentang Ekonomi Syariah
DPR, DPD
372.
RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
DPR
373.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PEMERINTAH
374.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
DPR, DPD
375.
RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
DPR
376.
RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
DPR, PEMERINTAH
377.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR, DPD
378.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
DPR
379.
RUU tentang Sistem Pengupahan
DPR, PEMERINTAH
380.
RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
DPR, DPD
381.
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
DPR, PEMERINTAH, DPD
382.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR, PEMERINTAH, DPD
383.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR, DPD
384.
RUU tentang Permuseuman
DPR
385.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
DPR, PEMERINTAH, DPD
386.
RUU tentang Kebudayaan
DPR
387.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
DPR, DPD
388.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
DPR, PEMERINTAH, DPD
389.
RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah
DPD
390.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
DPR, DPD
391.
RUU tentang Sistem Perbukuan
DPR
392.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
DPR, PEMERINTAH, DPD
393.
RUU tentang Geologi
DPR, DPD
394.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR, PEMERINTAH, DPD
395.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR, DPD
396.
RUU tentang Keanekaragaman Hayati
DPR, DPD
397.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR, PEMERINTAH, DPD
398.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
DPR
399.
RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim/ RUU tentang Perubahan Iklim
DPR, DPD
400.
RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
PEMERINTAH
401.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
DPR, PEMERINTAH, DPD
402.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
DPR, DPD
403.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
DPR
404.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DPR, PEMERINTAH, DPD
405.
RUU tentang Kewirausahaan/ RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR, DPD
406.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
DPR, PEMERINTAH
407.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
DPR, PEMERINTAH
408.
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
DPR, DPD
409.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PEMERINTAH
410.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
DPR, PEMERINTAH
411.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
DPR, DPD
412.
RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
DPR, PEMERINTAH
413.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
DPR, PEMERINTAH
414.
RUU tentang Daerah Kepulauan
DPR, DPD
415.
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PEMERINTAH
416.
RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga
DPR, DPD
417.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
DPR, PEMERINTAH
418.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR, DPD
419.
RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
DPR, DPD
420.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR
421.
RUU tentang Keamanan Nasional
DPR, PEMERINTAH
422.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan
DPR, DPD
423.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
DPR, PEMERINTAH
424.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
PEMERINTAH
425.
RUU tentang Bahasa Daerah
DPR, DPD
426.
RUU tentang Ibukota Negara
DPR, PEMERINTAH
427.
RUU tentang Pajak Penghasilan
PEMERINTAH, DPD
428.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
DPR, DPD
429.
RUU tentang Kesetaraan Gender
DPR, DPD
430.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
431.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PEMERINTAH, DPD
432.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
DPR, DPD
433.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
DPR, PEMERINTAH
434.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
PEMERINTAH, DPD
435.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
DPR, DPD
436.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DPR, PEMERINTAH
437.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
DPR
438.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
DPR, PEMERINTAH
439.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
PEMERINTAH
440.
RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
PEMERINTAH, DPD
441.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
DPR, PEMERINTAH
442.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
PEMERINTAH
443.
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
PEMERINTAH, DPD
444.
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
PEMERINTAH, DPD
445.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
446.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
DPR, PEMERINTAH
447.
RUU tentang Lelang
PEMERINTAH
448.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal
PEMERINTAH
449.
RUU tentang Penjaminan
DPR
450.
RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
DPR, PEMERINTAH
451.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR, PEMERINTAH
452.
RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
PEMERINTAH
453.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
DPR, PEMERINTAH
454.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
DPR, PEMERINTAH
455.
RUU tentang Penjaminan Polis
PEMERINTAH
456.
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
PEMERINTAH
457.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
DPR, PEMERINTAH
458.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
DPR, PEMERINTAH
459.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
PEMERINTAH
460.
RUU tentang Badan Usaha
PEMERINTAH
461.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani
DPR, PEMERINTAH
462.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR, PEMERINTAH
463.
RUU tentang Penilai
PEMERINTAH
464.
RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PEMERINTAH
465.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
DPR, PEMERINTAH
466.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
DPD
467.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
PEMERINTAH
468.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
DPR
469.
RUU tentang Perekonomian Nasional
DPR, DPD
470.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PEMERINTAH
471.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PEMERINTAH
472.
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
PEMERINTAH
473.
RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
PEMERINTAH
474.
RUU tentang Perlelangan
PEMERINTAH
475.
RUU tentang Bea Materai
PEMERINTAH
476.
RUU tentang Penilai
PEMERINTAH
477.
RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan
PEMERINTAH
478.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
PEMERINTAH
479.
RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
PEMERINTAH
480.
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPR
481.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
PEMERINTAH
482.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
DPR, PEMERINTAH
483.
RUU tentang Rahasia Negara
PEMERINTAH
484.
RUU tentang Tabungan Haji
DPR
485.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
DPR, PEMERINTAH
486.
RUU tentang Persandian
PEMERINTAH
487.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
DPR, PEMERINTAH
488.
RUU tentang Pengampunan Pajak
PEMERINTAH
489.
RUU tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana
PEMERINTAH
490.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
DPR, PEMERINTAH
491.
RUU tentang Perkelapasawitan
DPR
492.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
PEMERINTAH
493.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
DPR, PEMERINTAH
494.
RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan
DPR
495.
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
PEMERINTAH
496.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR, PEMERINTAH
497.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
PEMERINTAH
498.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
PEMERINTAH
499.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
DPR, PEMERINTAH
500.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
PEMERINTAH
501.
RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPD
502.
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
DPR, PEMERINTAH
503.
RUU tentang Keamanan Laut
DPR
504.
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPD
505.
RUU tentang Bank Emas
DPR, PEMERINTAH
506.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR
507.
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
DPD
508.
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
DPR, DPD
509.
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
DPR
510.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah
DPD
511.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
DPR, DPD
512.
RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
DPR
513.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
DPD
514.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR, DPD
515.
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
516.
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
DPD
517.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
DPR, DPD
518.
RUU Tentang Konsultan Pajak
DPR
519.
RUU tentang Ketransmigrasian
DPD
520.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
DPR, DPD
521.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
DPR
522.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DPD
523.
RUU tentang Provinsi Bali
DPR, DPD
524.
RUU tentang Ketenaganukliran.
PEMERINTAH
525.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
DPD
526.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
DPR, DPD
527.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
PEMERINTAH
528.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
DPD
529.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DPR, DPD
530.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
DPD
531.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
DPD
532.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
DPR, DPD
533.
RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
DPD
534.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
DPR, DPD
535.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
DPR
536.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR, DPD
537.
RUU tentang Sanitasi.
DPR
538.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
DPR, DPD
539.
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
DPR, DPD
540.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
DPR
541.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
DPR, DPD
542.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
DPR
543.
RUU tentang Geologi
DPR, DPD
544.
RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
DPR
545.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
DPR, DPD
546.
RUU tentang Permusikan
DPR
547.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
DPR, DPD
548.
RUU tentang Hak atas Tanah Adat
DPD
549.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR
550.
RUU tentang Penyadapan
DPR
551.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
DPR, DPD
552.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPR
553.
RUU tentang Ketahanan Keluarga
DPR, DPD
554.
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
DPR
555.
RUU tentang Perlindungan Hak Pasien
DPR, DPD
556.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
DPR
557.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
DPR, DPD
558.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
PEMERINTAH
559.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
DPR, DPD
560.
RUU tentang Daerah Kepulauan
DPR, DPD
561.
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
PEMERINTAH
562.
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
PEMERINTAH
563.
RUU tentang Rahasia Negara
PEMERINTAH
564.
RUU tentang Persandian
PEMERINTAH
565.
RUU tentang Ketahanan Nasional
PEMERINTAH
566.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
PEMERINTAH
567.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PEMERINTAH
568.
RUU tentang Perkotaan
PEMERINTAH
569.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
DPR
570.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
PEMERINTAH
571.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
PEMERINTAH
572.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
PEMERINTAH
573.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
PEMERINTAH
574.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
PEMERINTAH
575.
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
DPR
576.
Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
DPR
577.
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
DPR
578.
RUU tentang Badan Usaha
PEMERINTAH
579.
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
PEMERINTAH
580.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
PEMERINTAH
581.
RUU tentang Hukum Perdata Internasional
PEMERINTAH
582.
RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
PEMERINTAH
583.
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara
PEMERINTAH
584.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
PEMERINTAH
585.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
PEMERINTAH
586.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
PEMERINTAH
587.
RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
PEMERINTAH
588.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
PEMERINTAH
589.
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
PEMERINTAH
590.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
PEMERINTAH
591.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
PEMERINTAH
592.
RUU tentang Kesetaraan Gender
PEMERINTAH
593.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
PEMERINTAH
594.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PEMERINTAH
595.
RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
DPR
596.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
PEMERINTAH
597.
RUU tentang Pelaporan Keuangan
PEMERINTAH
598.
RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
PEMERINTAH
599.
RUU tentang Penjaminan Polis
PEMERINTAH
600.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
PEMERINTAH
601.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
PEMERINTAH
602.
RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
PEMERINTAH
603.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
PEMERINTAH
604.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
PEMERINTAH
605.
RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
PEMERINTAH
606.
Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan
PEMERINTAH
607.
RUU tentang Penilai
PEMERINTAH
608.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
PEMERINTAH
609.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
PEMERINTAH
610.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
PEMERINTAH, DPD
611.
RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah
DPD
612.
RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah
DPD
613.
RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
DPD
614.
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPD
615.
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
DPD
616.
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
DPD
617.
RUU tentang Ketransmigrasian
DPD
618.
RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
DPD
619.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
DPD
620.
RUU tentang Partisipasi Masyarakat
DPD
621.
RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang
DPD
622.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
DPD
623.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
DPD
624.
RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
DPD
625.
RUU tentang Kesejahteraan Sosial
DPD
626.
RUU tentang Bahasa Daerah
DPD
627.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
DPD
628.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah
DPD
629.
RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah
DPD
630.
RUU tentang Pinjaman Daerah
DPD
631.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
DPD
632.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
DPD
633.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
DPD
634.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
DPD
635.
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara
DPD
636.
Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital
DPD
637.
RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam
DPD
638.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
DPR
639.
RUU tentang Pertekstilan.
DPR
640.
RUU tentang Komoditas Strategis.
DPR
641.
RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
PEMERINTAH
642.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
PEMERINTAH


PROLEGNAS KUMULATIF
NO JUDUL RUU PENGUSUL
1.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
DPR
2.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
PEMERINTAH
3.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR
4.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR
5.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
DPR
6.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
DPR
7.
RUU tentang Provinsi Papua Utara
DPR
8.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
DPR
9.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
DPR
10.
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
PEMERINTAH
11.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
DPR
12.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
DPR
13.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
DPR
14.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
DPR
15.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
DPR
16.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
DPR
17.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
DPR
18.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
DPR