Bali merupakan daerah yang sangat khas. Bahwa potensi yang di miliki oleh Bali menarik minat banyak investor untuk menanamkan modalnya di sana. Dan di era otonomi daerah ini dimana setiap daerah dalam hal ini kabupaten dan kota diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya.

Pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang di lakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya.Dalam beberapa kasus di Indonesia pilihan pemberian otonomi khusus dilakukan sebagai jalan tengah agar suatu daerah tidak melepaskan diri dari NKRI sebagaimana terjadi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) dan Papua. Euforia otonomi khusus terjadi juga pada masyarakat Bali dengan didukung oleh kondisi geografis, adat, budaya dan potensi pariwisata yang sangat menawan, juga menuntut diberlakukannya otonomi khusus. Namun alasan tuntutan otonomi khusus di Bali sebagaimana masuk daftar Prolegnas 2010-2014, tidak mempunyai latar belakang yang sama dengan kedua propinsi tersebut karena Propinsi Bali tidak mempunyai keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Konsep one island one management dalam satu pulau Bali. Disisi lain beberpa hal yang melatarbelakangi pembentukan RUU ini adalah sebagai berikut:

• Masih digunakannya UUD Sementara Tahun 1950 dalam konsideran mengingat UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
• Aspirasi masyarakat Bali yang menuntut pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Bali.
• Provinsi Bali memiliki sifat kekhususan/ asimetrisme yang memerlukan pengaturan yang bersifat khusus dalam kerangka regulasi nasional.
• Sifat kekhususan yang dimunculkan yaitu keunikan dalam adat budaya dan agama, bidang pariwisata, keadilan dalam perimbangan keuangan sampai dengan kebutuhan “one island, one management” dalam mengatasi problem Bali.

Tujuan

• Terwujudnya pembangunan yang berlandaskan budaya Bali dan berwawasan lingkungan.
• Terwujudnya pengakuan, penghormatan, dan pemberdayaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak asal usul untuk memperkokoh ketahanan sosial.

Terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pengembangan budaya Bali sebagai warisan budaya bangsa.

Pelaksanaan pelindungan terhadap kehidupan adat istiadat serta nilai-nilai kekayaan budaya lokal di Bali sebagai salah satu bentuk pelindungan terhadap kekayaan bangsa serta pemaksimalan pelaksanaan industri pariwisata sebagai potensi kekayaan lokal.

Pengaturan khusus Pariwisata, Pengakuan atas tanah-tanah adat, Pengakuan dan penghormatan pada institusi representasi adat dan agama dalam sistem pemerintahan daerah yang ada di provinsi Bali.