Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum dan Asosiasi Organisasi Advokat Pendukung Pengesahan RUU KUHAP

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Solidaritas Advokat Untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi (SAKSI) terkait Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pembicaraan Tingkat I
RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dengan Komnas Perempuan, DPP Partai Bulan Bintang, Asosiasi LBH APIK Indonesia dan LBH Gema Keadilan untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembicaraan Tingkat I
Rapat Timus/Timsin Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembicaraan Tingkat I
Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembicaraan Tingkat I
Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana

Pembicaraan Tingkat I
Raker Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum Republik Indoensia dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia membahas : 1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI terkait RUU tentang Hukum Acara Pidana; 2. Pandangan Presiden terkait RUU tentang Hukum Acara Pidana; 3. Rancangan Jadwal dan Rencana Kerja; 4. Penyerahan DIM dari Pemerintah ke Komisi III DPR RI; 5. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) 6. Lain-Lain

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun., S.H., M.H. ,Dr. Muhammad Rullyadi, S.H., M.H., dan Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM UNILA), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Akademisi Program Pascasarja Universitas Borobudur, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB SEMMI), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (USAKTI) dan Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHAP untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pembicaraan Tingkat I
RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Ketua Harian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indoensia dan Ketua Advokat Perempuan Indonesia (API) untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Komisi Nasional Disabilitas RI dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) dan Forum Mahasiswa Magang Lintas Kampus untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Perwakilan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA); Perwakilan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN); dan Dr. KP.H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA. (KAI) untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty Internasional, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan ILRJ untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Julius Ibrani dan Prof. Dr. Romli Atmasmita, S.H., LL.M. untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDPU Komisi III DPR RI dengan Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
RDP Komisi III DPR RI dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Komisi Yudisial RI untuk menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).