• Ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) belum secara optimal memperbaiki kinerja POLRI dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia.

  Fungsi kepolisian sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan sudah selayaknya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, khususnya juga termasuk produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian.

• 1. Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

  Polri dituntut untuk tanggap terhadap perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

• Cakupan dalam RUU ini mengatur mengenai:

  1. Penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara pemberhentian dan pengangkatan Kapolri;
  2. Penambahan kewenangan Polri berupa kewenangan pemberian bantuan pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara atau instansi pemerintah, kewenangan penyadapan, dan kewenangan untuk melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
  3. Penegasan pengaturan mengenai kewenangan pemberian bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

  Ketentuan mengenai: tugas dan wewenang penyelidikan dihapuskan dan diintegrasikan ke dalam tugas dan wewenang penyidikan untuk memenuhi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan meniadakan kesempatan bagi seseorang untuk menghilangkan barang bukti; dan penyidik pembantu dihapuskan dalam rangka peningkatan profesionalitas penyidik sehingga seluruh penyidik di jajaran Polri dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.

1. Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• • Tahap Penyusunan dan Perumusan di Baleg

  Penyelesaiannya menunggu RUU KUHP dan RUU HAP agar tidak terjadi tumpang tindih Peraturan Perundang-Undangan.

• UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi terkait dengan harapan dan tuntutan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam pelaksaan penegakan hukum, sehingga dibutuhkan penguatan posisi dan kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum, pengutan lembaga pengawasan Polri, penguatan kewenangan pejabat polisi dalam menjalankan tugasnya dan penguatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan kesejahteraan anggota Polri, serta penguatan hubungan hukum dan hubungan kerja Polri dengan sesama aparat penegak hukum lainnya dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia.

• • Penguatan kelembagaan Polri;
  • Pengutan lembaga pengawasan polri
  • Penguatan kedudukan Polri dalam ketatanegaraan RI;
  • Penguatan tugas fungsi dan kewenangan Polri dalam pelaksaaan tugasnya dibidang harkamtibmas dan penegakan hukum;
  • Penguatan perlindungan personel polri dalam pelaks tugasnya
  • Peningkatan kesejahteraan personel Polri;

• Pengaturan Polri sebagai lembaga dan alat Negara ditujukan untuk menguatkan kelembagaan dan personel Polri dalam pelaksaaan tugasnya dengan memperkuat lembaga pengawasan Polri dari  internal maupun eksternal, penguatan tugas dan fungsi Polisi selaku alat Negara harkamtibmas dan gakkum  sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan Polri yang bersih berwibawa dan dipercaya oleh  masyarakat.

Data tidak ditemukan.