Vonis Akil Pelajaran Mahal Bagi Pejabat Negara

01-07-2014 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyebut vonis seumur hidup yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar sebagai pelajaran. Ia berharap ganjaran tersebut bisa memberi efek jera kepada siapapun terutama pejabat negara.
 
"Saya rasa ini pelajaran yang mahal sekali bagi siapa saja, terutama bagi pejabat negara. Keputusan hakim seharusnya bisa memberikan efek jera karena melewati sisa hidup di penjara tentu pilihan yang menakutkan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/7/14).
 
Baginya kesalahan yang dilakukan memang termasuk kategori berat, korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat negara yang mendapat amanah mengawal konstitusi. Sebagai pimpinan komisi hukum di DPR ia berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali.
 
Dalam keputusannya Majelis Hakim Tipikor mengatakan ada hal yang memberatkan sehingga putusan maksimal diberikan diantaranya terdakwa  melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai Ketua MK. Perbuatan tersebut juga telah meruntuhkan wibawa MK dan diperlukan waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan itu.
 
Akil dinyatakan terbukti menerima suap sengketa Pilkada diantaranya di Kabupaten Gunung Mas Rp3 miliar,  Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Lebak Banten Rp1 miliar, Empat Lawang Rp10 miliar dan US$500.000 dan Pilkada Kota Palembang Rp3 miliar. Ia juga dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang saat menjadi hakim konstitusi senilai Rp161,080 miliar
 
Menanggapi vonis tersebut, mantan politisi yang pernah menjadi anggota legislatif ini mengatakan hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Ia memutuskan akan mengajukan upaya banding. "Sampai ke Tuhan akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding," demikian Akil (iky)/foto:iwan armanias/parle.
BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...