Anggota Komisi III, Rudianto Lallo saat mengikuti agenda Komisi III DPR RI melaksanakan fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di Senayan, Rabu (20/8/2025). Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan untuk menggantikan Arief Hidayat, hakim MK yang telah memasuki masa pensiun. Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah pendaftaran calon dan seleksi administrasi, hingga sampai pada penyampaian visi-misi di hadapan anggota Komisi III.

Anggota Komisi III, Rudianto Lallo menegaskan bahwa DPR berharap proses seleksi ini dapat melahirkan hakim konstitusi yang mampu menjaga peran MK sebagai the guardian of constitution, sekaligus sebagai penjaga demokrasi. "Kita mau Hakim MK tidak lagi membuat keputusan-keputusan yang menimbulkan polemik atau kegaduhan di masyarakat," ujar Rudi saat ditemui Parlementaria di Nusantara 2, kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ia menyoroti beberapa putusan MK yang dinilai melampaui kewenangannya, salah satunya adalah keputusan terkait pemilu nasional dan pemilu lokal yang dinilai "mengunci" ruang gerak pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah. "Mahkamah Konstitusi sejatinya hanya berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang, bukan membentuk norma baru. Kalau membentuk norma, itu kewenangan pemerintah dan DPR," tegas Legislator Fraksi Partai NasDem dapil Sulawesi Selatan I.

Dalam uji kelayakan tersebut, Rudi juga mempertanyakan sikap calon hakim MK, Inosentius Samsul, mengenai dua mazhab dalam praktik peradilan konstitusi: judicial activism atau positif legislator, dan judicial restraint atau negatif legislator. "Kalau dia memilih mazhab positif legislator, saya tidak mau pilih. Karena itu berarti mengambil kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang," pungkasnya.

Hingga saat ini, Komisi III DPR baru menguji satu calon, yakni Inosentius Samsul. Selanjutnya, hasil uji kelayakan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diputuskan. (fa/aha)