Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra Foto : Mentari/mr

Komisi X DPR RI menekankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter dan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi peserta didik dan masyarakat secara umum dengan menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan di daerah. 

“Untuk itu kebijakan dan progam strategis harus didasarkan kajian yang komprehesif dengan memperhatikan kondisi dan dimaika masyarakat daerah,” tutur Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra saat memimpin Rapat Kerja dengan Mendikbud Muhajir Effendi membahas pagu anggaran indikatif untuk Kemendikbud pada RAPBN TA 2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Terhadap pagu anggaran Kemendibud RI pada RAPBN 2020 sebesar Rp 35,7 triliun, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), sehingga melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan pendidik. 

Lebih lanjut, Sutan juga mengungkapkan pihaknya sepakat melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap program prioritas nasional. “Namun kami juga meminta untuk dibuat suatu kegiatan diskusi kelompok terpumpun (DKT) dengan tema Grand Design Pendidikan Dasar dan Menengah serta menyampaikan data terkait perkembangan rekutmen guru honorer K2, yang diterima sebagai CPNS dan PPPK,” jelas Sutan. 

Terakhir, legislator F-Gerindra itu menambahkan, pihaknya mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Junto PP No 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sutan juga mengingatkan, pada pembahasan RAPBN TA 2020 ke depan, Kemendikbud agar menyajikan data, alokasi anggaran dan sasaran diantaranya; pendidikan inklusi, penguatan literasi, penguatan lembaga sosialisasi, dan implementasi peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (rnm/sf)