Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf saat diwawancara usai Rapat Paripurna DPR RI ke-II Masa Sidang I tahun sidang 2025-2026 di Nusantara II, Selasa (19/08/2025). Foto: Bitah/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski bukan berada dalam lingkup Komisi X, Yusuf menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal tujuan utama program tersebut, yaitu mencerdaskan bangsa sekaligus memutus rantai kemiskinan ekstrem.

"Target awal sekolah rakyat sebenarnya bukan sekadar 200 sekolah, tapi idealnya bisa hadir di setiap kabupaten dan kota. Namun dalam perjalanannya, ada persoalan yang perlu ditata ulang, terutama terkait perencanaan," ujar Yusuf menjelang dimulainya Rapat Paripurna DPR RI ke-II Masa Sidang I tahun sidang 2025-2026 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/08/2025).

Ia menilai, hambatan di lapangan tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, tetapi juga menyentuh persoalan mindset masyarakat. "Ada orang tua yang rela melepas anaknya, tetapi ada juga yang keberatan. Bahkan tidak sedikit siswa yang akhirnya tidak melanjutkan. Jadi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga persoalan mentalitas," jelasnya.

Menurut Legislator Fraksi Partai Nasdem, sistem pembelajaran sekolah rakyat saat ini masih belum sepenuhnya siap. Sebagian masih bergantung pada Balai Latihan Kerja (BLK) maupun lembaga sosial yang fasilitasnya terbatas. Padahal, standar sekolah rakyat idealnya mencakup sarana lengkap layaknya sekolah formal.

Meski demikian, negara sudah menyiapkan sejumlah fasilitas penting bagi peserta program. "Mulai dari makan tiga kali sehari, seragam, uang saku, hingga sarana praktik, itu semua sudah dijamin oleh negara. Tinggal bagaimana desain besar sekolah rakyat ini diperbaiki agar benar-benar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas," tegas Wakil Rakyat dari dapil Banten II ini.

DPR berharap pemerintah melakukan redesain total terhadap pola penyelenggaraan sekolah rakyat agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat luas. "Kalau ini bisa dijalankan dengan baik, sekolah rakyat bukan hanya solusi darurat, tetapi bisa menjadi jalan keluar permanen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui pendidikan," pungkasnya. (fa/rdn)