Legislator Minta Kemendikbud Evaluasi PPDB Sistem Zonasi

21-06-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah Foto : Oji/mr

 

 

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 belum tepat jika diberlakukan secara merata. Ia meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar mengevaluasi PPDB dengan sistem zonasi yang saat ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

 

"Sebenarnya PPDB ini dilihat dari tujuannya sangat baik, namun di Indonesia kondisinya tidak dapat disamaratakan. Harus dibuat bertahap, sama seperti penerapan kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), semua kan bertahap," ungkap Ferdi melalui keterangan rilis yang diterima Parlemetaria, Jumat (20/6/2019).

 

Menurut Ferdi, belum tepatnya penerapan zonasi di seluruh Indonesia dikarenakan masih banyak daerah yang belum siap, baik dari sisi ketersediaan guru yang berkualitas, sarana prasana, hingga daya tampung sekolah. Sehingga, jika sistem zonasi tetap dipaksakan, berpotensi merugikan peserta didik. 

 

"PPDB dengan sistem zonasi tidak akan terjadi masalah jika kondisi dan kualitas pendidikan di Indonesia sudah relatif sama. Baik dari kualitas guru maupun sarana prasana," ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu. 

 

Untuk itu, politisi dapil Jawa Barat XI ini meminta Kemendikbud melakukan evaluasi terkait penerapan sistem zonasi pada PPDB agar tidak merugikan masyarakat terutama peserta didik.

 

"Kuncinya penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini janganlah dibuat kaku, karena Indonesia ini kan dinamis. Harus  disesuaikan dengan daerah, yang penting pemerintah daerah bisa mempertanggung jawabkan," tegasnya, seraya meminta pemerintah membuat road map dalam memberlakukan sistem zonasi. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Optimalkan Unit Layanan Disabilitas di Bidang Pendidikan
22-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mewujudkan...
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...