Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti Foto : Erman/mr

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti mengungkap, setidaknya ada tiga permasalahan klasik yang hingga saat ini masih terus menghantui dunia pendidikan Indonesia yaitu, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta kesejahteraan guru. Dari semua sekolah yang telah ia kunjungi, mayoritas mengeluhkan permasalahan kekurangan guru.

“Karena memang nanti pada tahun 2025, banyak guru yang pensiun. Dari data yang ada, di seluruh Indonesia kekurangan sekitar 700.000 guru,” kata Marlinda setelah mengikuti peninjauan ke beberapa sekolah di Kota Sorong, Papua Barat, beberapa waktu lalu bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI.

Ia menerangkan salah satu usaha yang sudah dilakukan oleh Komisi X DPR RI untuk mengatasi kekurangan guru adalah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi (PAN-RB) untuk menyelesaikan moratorium guru. Terbukti pada tahun 2018 dilakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan diharapkan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun kedepan sampai permasalahan guru honorer selesai.

“Dan bagi mereka yang tidak diterima CPNS, salah satu alternatifnya adalah dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau guru dengan perjanjian kerja. Yang tentu saja indikator penilaiannya lebih mudah daripada seleksi CPNS,” lanjut politisi Partai Golkar tersebut.

Kemudian sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi masalah nasional. Menurut Marlinda, keterbatasan dana untuk sarana dan prasarana pendidikan di pusat bisa diatasi dengan dana transfer daerah. Khusus di Papua dan Papua Barat, Dana Otsus yang besarannya mencapai Rp 3-4 triliun bisa menjadi solusi bagi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan.

“Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan guru. Jadi sertifikasi guru sangat penting dan ini juga menjadi komitmen Komisi X agar para guru-guru di seluruh Indonesia bisa selesai sertifikasinya dalam roadmap atau pemetaan kurun waktu tiga tahun ke depan,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah X itu.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengakui angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Papua Barat cukup tinggi. Namun dengan keterbatasan yang ada, ia akan maksimal mendukung tenaga pendidikan. “Agar anak-anak kita tidak kalah jauh dengan anak-anak pelajar yang ada di Jakarta,” tegasnya. (es/sf)