Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Foto: Andri/od

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, sinergitas perguruan tinggi dan Kementerian Pariwisata mutlak diperlukan untuk meningkatkan kontribusi pariwisata bagi perkembangan ekonomi nasional. Dan untuk menciptakan perkembangan sektor pariwisata yang positif, dibutuhkan sinergi dari lima pemangku kepentingan utama pariwisata, atau biasa disebut pentahelix, yakni akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan media.

Sutan memaparkan, DPR RI dan pemerintah telah menetapkan target nasional pada tahun 2019 yakni kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dengan perolehan devisa sebesar Rp 280 triliun, pergerakan 275 juta wisatawan domestik, kontribusi terhadap PDB sebesar 8 persen, menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan, serta daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat ke-30 dunia.

“Untuk mencapai target tersebut, DPR bersama Kementerian Pariwisata telah menetapkan tiga program utama dari 10 program prioritas yang ada, yaitu pariwisata digital, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara. Nah, peran para akademisi juga tidak kalah penting untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata,” kata Sutan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (14/9/2018).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, peran pendidikan pariwisata saat ini dibutuhkan untuk menjadi mitra pemerintah untuk menindaklanjuti ASEAN Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai kesepakatan bersama tentang diterimanya standar kualifikasi bagi tenaga profesionalisme pariwisata di antara negara-negara ASEAN.

“Kemitraan strategis antara Kemenpar dengan perguruan tinggi pariwisata se-Indonesia sudah lama dibina, antara lain dalam bentuk komitmen perguruan tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia. Kemudian, sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah Kemenpar memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di seluruh perguruan tinggi pariwisata untuk pencapaian target tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi di Indonesia,” papar politisi dapil Jambi itu. (rnm/sf)