Disparitas Antar Perguruan Tinggi Masih Kentara

14-09-2018 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Mudjib Rohmat. Foto: Nadya/od

 

Anggota Komisi X DPR RI Mudjib Rohmat menilai, masih ada disparitas antar perguruan tinggi. Ia berharap tidak ada lagi disparitas atau perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) yang baru dengan yang lama, begitupun antara perguruan tinggi swasta dan negeri. Mengingat hal ini berdampak tidak baik bagi universitas lainnya yang masih memiliki akreditasi rendah atau akreditasi C.

 

Hal itu ia ungkapkan usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Kelembagan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan rektor, pengajar, pendidik dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan perguruan tinggi lainnya di ruang rapat rektorat Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (13/9/2018). Tim Kunspek dipimpin Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti.

 

Mudjib memaparkan, keberhasilan yang dicapai oleh Unsyiah yang meningkatkan akreditasi dari C ke akreditasi A, menjadi capaian yang luar biasa dan memang patut ditiru oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Namun saat pertemuan tersebut mengemuka adanya sisi keprihatinan diirinya atas apa yang dialami oleh Universitas Teuku Umar (UTU) Aceh yang merupakan PTN baru yang memiliki banyak keterbatasan sarana prasarana, hingga tenaga pengajar atau pendidik.

 

“Dan itu memang menjadi problem bagi seluruh PTN yang baru. Karena itu, saya menyampaikan bahwa masih ada disparitas antara satu PTN dengan PTN lainnya, lalu ada juga disparitas antara PTN yang berada di Pulau Jawa dengan yang di luar Jawa. Bahkan hingga terjadinya disparitas antara universitas luar negeri dengan universitas dalam negeri,” papar politisi Partai Golongan Karya ini.

 

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya anggaran yang terbatas dan jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak, Namun Mudjib memastikan, Komisi X DPR RI berusaha untuk mempersempit disparitas tersebut melalui Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi yang ada saat ini.

 

“Komisi X berusaha untuk mempersempit disparitas atau jarak antara yang negeri lama dengan negeri baru, yang lama dan sudah besar jangan diturunkan, mereka tetap harus bersaing di tingkat global. Sementara yang masih di bawah, yang akreditasinya masih kurang, terus kita dorong untuk mendapatkan akreditas A. Dan yang sudah akreditasi, akan berjuang untuk menjadi world class university. Itu yang kita harapkan,” papar politisi daerah pemilihan Jateng I ini.

 

Sementara Anggota Komisi X DPR RI berdaerah pemilihan Aceh II Anwar Idris sebagai putra daerah akan mengupayakan yang terbaik bagi perguruan tinggi yang membutuhkan bantuan, salah satunya Universitas Teuku Umar. Menurutnya, ia beserta Anggota Komisi X DPR RI lainnya secara gotong royong akan mengurus persoalan pendidikan di Indonesia, tidak hanya di Aceh semata.

 

“Jadi dua universitas ini jauh berbeda. Kalau Unsyiah ini sudah bisa berbangga kita, bahagia kita melihatnya baik semuanya dan bisa sejahtera. Tapi untuk UTU ini jadi PR kita. Insya Allah saya sebagai perwakilan Aceh, berjuang di Senayan, bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat dan mahasiswa yang ada di UTU,” tutup politisi PPP itu. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Optimalkan Unit Layanan Disabilitas di Bidang Pendidikan
22-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mewujudkan...
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...