Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa foto : Naefuroji/mr

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyoroti kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terkait pengamanan event Asian Games 2018 yang akan dibuka pada 18 Agustus 2018 mendatang. Upaya pencegahan aksi terorisme dinilai kurang diekspose secara mendetail.

Paparan dari BNPT cukup membosankan, apa yang dilakukan BNPT di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan deradikalisasi, upaya pencegahan aksi terorisme menghadapi event internasional sekelas Asian Games kurang diekspose secara serius dan mendetail,” ujar Desmond dengan raut muka kecewa di Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Politisi Gerindra ini juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala BNPT selaku orang nomor satu dan hanya diwakili oleh Direktur Pencegahan BNPT dalam pertemuan yang juga dihadiri Kapolda Metro Jaya dan jajarannya. Hal tersebut menjadi catatan agar lebih diperhatikan, imbuhnya.

Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi III DPR RI Riska Mariska, yang menilai program deradikalisasi dari BNPT belum berhasil.

“Kita lihat kasus terbaru pengeboman di Jawa Timur, pelakunya adalah mantan eks napi terorisme. Ini artinya program deradikalisasi yang dijalankan BNPT RI selama ini belum cukup efektif dalam mencegah aksi terorisme,” ungkap Riska.

Oleh sebab itu, legislator PDI Perjuangan ini berharap BNPT RI lebih serius dalam menyusun program-program pencegahan aksi terorisme yang lebih efektif, terukur dan hasilnya bisa terlihat dengan meredam aksi terorisme di masa mendatang.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengingatkan perlunya sinergi yang baik antara BNPT RI dengan pihak kepolisian.

“Program deradikalisasi BNPT saya kira tidak berjalan sesuai harapan karena masih maraknya kejadian kekerasan di berbagai daerah. Sehingga perlu dievaluasi dan ditinjau kembali,” nilai Sudding.

Politisi Partai Hanura ini mendorong kerja sama lebih komprehensif lagi antara BNPT RI selaku lembaga yang fokus dalam pencegahan dengan Kepolisian RI sebagai institusi pemberantasan aksi terorisme di lapangan, pungkasnya. (oji/sf)