Hukum Berat Artis Terlibat Narkoba

08-05-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub. Foto: Husen/jk

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub mengatakan, artis yang tersangkut kasus narkoba harus dihukum berat. Hukumannya tak boleh hanya rehabilitasi. Ada ketidakadilan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan entitas artis. Apalagi sejauh ini memang belum ada artis yang dihukum berat terkait narkoba.

 

“Satu catatan penting bagi saya, para artis yang terlibat kasua narkoba hanya direhab selama enam bulan. Jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa bedanya masyarakat biasa dan artis,” katanya di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenkum HAM di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (8/5/2018).

 

Politisi PAN ini menyayangkan ada artis duta narkoba yang justru tersangkut kasus narkoba, ternyata hanya dihukum rehabilitasi. Ironis, memang. Mestinya ia dihukum berat bahkan dua kali lipat dari ketentuan hukuman yang ada.

 

“Ada ketidakadilan yang dilakukan penegak hukum. Proses para artis itu sesuai hukum dan tak ada yang perlu direhab. Saya tidak melihat artis dihukum berat. Semuanya hanya direhab,” keluh politisi asal Aceh tersebut.

 

Pada bagian lain, Muslim mengkritik peredaran narkoba di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Tanah Air. Katanya, tak mungkin narkoba bisa masuk ke Lapas bila tak ada back up dari kepala lapas (Kalapas) atau sipir. Ada mafia narkoba di dalam Lapas, sebenarnya bukan rahasia lagi. Sudah banyak para oknum sipir bahkan Kalapas yang dihukum.

 

“Sudah banyak Kalapas yang ditindak karena ikut membantu memasukkan narkoba ke dalam Lapas. Ini bukan rahasia umum lagi. Kita berharap Kemenkum HAM memberi tindakan kepada para Kalapas dan sipir. Kalau perlu kita pecat agar memunculkan efek jera. Tidak mungkinlah narkoba masuk Lapas kalau tidak ada yang memasukkan dan membekingi,” ungkap Muslim. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...