Anggota Komisi III DPR RI, Hasrul Azwar Harahap mempertanyakan minimnya anggaran yang diusulkan Kejaksaan Agung padahal Kejaksaan Agung tengah membuka beberapa kantor kejaksaan negeri baru di beberapa daerah. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, HM. Prasetyo di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/6).

 

 “Anggaran Kejaksaan Agung tidak pernah lepas dari angka 4 triliun bahkan mendapat penghematan dan pengurangan anggaran sebanyak sepuluh persen. Padahal saat ini kejaksaan tengah membuka kantor baru di beberapa daerah yang tentunya semakin banyak kebutuhannya. Tidak hanya itu tuntutan profesionalitas juga terus diharapkan dari kejaksaan. Ini ada apa? Apa karena Kejaksaan agung tidak ada inovasi baru, suksesi baru dengan program-program baru untuk memajukan lembaga, atau terjebak dalam rutinitas lainnya,”tanya Hasrul.

 

Politisi dari Fraksi PPP ini membandingkan dengan mitra kerja Komisi III lainnya yang rata-rata meminta kenaikan yang cukup signifikan. Polri misalnya, yang meminta kenaikan anggaran sebanyak delapan Triliun.

 

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III lainnya. Abu Bakar Alhabsy menilai minimnya anggaran yang diajukan oleh Kejaksaan Agung terlebih lagi mendapat potongan anggaran sebesar sepuluh persen menjadi salah satu indicator akan minimnya keberpihakan negara terhadap bidang hokum. Bahkan ketika beberapa Kementerian/ Lembaga mendapat tambahan anggaran dengan alasan kebutuhan mendesak, namun kejaksaan agung tidak mendapat hal yang sama.

 

“Angka 4 Triliun lebih sedikit dalam psikologis kejaksaan agung memang kurang menarik, tapi melihat kondisi negara yang sedang menurun pendapatannya, mungkin hal tersebut dapat dimaklumi. Namun dibalik itu, hal itu seperti memperlihatkan minimnya keberpihakan negara terhadap bidang hukum. Saya khawatir minimnya anggaran ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya,”ujarnya.

 

Meski demikian baik Hasrul maupun Abubakar Alhabsy mengaku akan tetap memperjuangkan apa yang diusulkan mitra kerjanya itu kepada badan anggaran DPR dan pemerintah. (Ayu), foto : andri/hr.