Komisi III Pertanyakan Minimnya Usulan Anggaran Kejagung

13-06-2016 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI, Hasrul Azwar Harahap mempertanyakan minimnya anggaran yang diusulkan Kejaksaan Agung padahal Kejaksaan Agung tengah membuka beberapa kantor kejaksaan negeri baru di beberapa daerah. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, HM. Prasetyo di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/6).
 
 “Anggaran Kejaksaan Agung tidak pernah lepas dari angka 4 triliun bahkan mendapat penghematan dan pengurangan anggaran sebanyak sepuluh persen. Padahal saat ini kejaksaan tengah membuka kantor baru di beberapa daerah yang tentunya semakin banyak kebutuhannya. Tidak hanya itu tuntutan profesionalitas juga terus diharapkan dari kejaksaan. Ini ada apa? Apa karena Kejaksaan agung tidak ada inovasi baru, suksesi baru dengan program-program baru untuk memajukan lembaga, atau terjebak dalam rutinitas lainnya,”tanya Hasrul.
 
Politisi dari Fraksi PPP ini membandingkan dengan mitra kerja Komisi III lainnya yang rata-rata meminta kenaikan yang cukup signifikan. Polri misalnya, yang meminta kenaikan anggaran sebanyak delapan Triliun.
 
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III lainnya. Abu Bakar Alhabsy menilai minimnya anggaran yang diajukan oleh Kejaksaan Agung terlebih lagi mendapat potongan anggaran sebesar sepuluh persen menjadi salah satu indicator akan minimnya keberpihakan negara terhadap bidang hokum. Bahkan ketika beberapa Kementerian/ Lembaga mendapat tambahan anggaran dengan alasan kebutuhan mendesak, namun kejaksaan agung tidak mendapat hal yang sama.
 
“Angka 4 Triliun lebih sedikit dalam psikologis kejaksaan agung memang kurang menarik, tapi melihat kondisi negara yang sedang menurun pendapatannya, mungkin hal tersebut dapat dimaklumi. Namun dibalik itu, hal itu seperti memperlihatkan minimnya keberpihakan negara terhadap bidang hukum. Saya khawatir minimnya anggaran ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya,”ujarnya.
 
Meski demikian baik Hasrul maupun Abubakar Alhabsy mengaku akan tetap memperjuangkan apa yang diusulkan mitra kerjanya itu kepada badan anggaran DPR dan pemerintah. (Ayu), foto : andri/hr.
 
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...