Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan jumlah Wajib Pajak, masih minimnya sarana dan prasarana terutama dukungan Teknologi Informasi (TI) serta luas wilayah geografis yang belum didukung infrastruktur yang memadai menjadi kendala bersama di jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam merealisasikan target penerimaan negara.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bertemu dengan jajaran Kemenkeu Provinsi Sumut, Senin (8/12).

"Kami ingin mendapatkan data dan informasi terkini terkait pelaksanaan tugas-tugas jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, ungkap Ketua Tim Kunker Komisi XI Gus Irawan Pasaribu dalam sambutannya.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, bahwa Kunjungan Kerja tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan dan mengawal program dan kebijakan Pemerintah sesuai UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Kita sudah di penghujung tahun 2014, sangat penting bagi kami selaku anggota dewan mengetahui sejauh mana capaian kinerja jajaran Kemenkeu Provinsi Sumut karena akan mempengaruhi hasil secara keseluruhan di tingkat pusat (nasional)," ujar Gus Irawan.

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara antara lain Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea Cukai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara.

Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumut, Harry Mulya, yang mewakili jajaran Kemenkeu Provinsi Sumut mengakui bahwa secara umum yang menjadi kendala adalah terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), luas wilayah geografis yang tidak didukung infrastruktur, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

"Namun demikian, secara spesifik setiap Kanwil memiliki masalah sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam rangka mencapai target yang diharapkan pemerintah pusat," jelas Harry.

Harry juga mengharapkan hasil dari pertemuan dengan Komisi XI tersebut bisa menjadi bahan masukan dan dapat diteruskan ke jajaran Kemenkeu Pusat.

Rombongan Tim Kunker Komisi XI dipimpin Gus Irawan Pasaribu didampingi M. Prakosa, Hendrawan Supratikno, M. Idris Laena, M. Misbakhun, Andi Achmad Dara, Haerul Saleh, Wilgo Zaenar, Yasti Soepredjo Mokoagow, Ahmad Najib Qudratullah, Rudi Hartono Bangun, Rooslynda Marpaung, Bertu Merlas, Karsiyah, Ecky Awal Mucharam, Achmad Hatari. (Naefuroji), foto : naefurodji/parle/hr.