KOMISI XI DPR DESAK BPKP SIAPKAN SISTEM CEGAH KEBOCORAN KEUANGAN NEGARA

09-11-2009 / KOMISI XI

                    Komisi XI DPR mendesak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempersiapkan standarisasi sistem pencegahan kebocoran keuangan negara sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas keuangan di berbagai instansi pemerintah.                   

                  Hal tersebut terungkap saat Komisi XI DPR mengadakan RDP dengan Kepala Plt BPKP Pusat Kuswomo Suseno yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Sohibul Iman, di Gedung Nusantara I,  Senin, (9/11).                   

Edwin Kawilarang (F-PG) menilai, dalam melakukan pencegahan dapat dilihat dari dua faktor yaitu sistem prosedur dan legislasi. karena itu, paparnya, BPKP harus mempersiapkan sistem prosedur yang memiliki standar baku bagi Instansi pemerintah. "Untuk proyek pemerintah apakah sudah diteliti  manfaatnya,"tanyanya dihadapan jajaran BPKP                  

Sementara, Endang Sukandar (F-PPP) menyoroti  pelaksanaan didaerah terkait pengawasan keuangan khususnya fase klarifikasi dimana biasanya banyak menimbulkan bargaining antara si pemeriksa dan yang diperiksa.             

Bukiratu Nitabudhi Susanti (F-Demokrat) mengatakan dirinya setuju adanya pengendalian sistem internal mengenai pengelolaan keuangan. "Yang utama adalah bagaimana mengoptimalkan standar laporan keuangan bagi daerah-daerah,"paparnya. 

              Eva Kusuma Sundari dari PDIP mengatakan,  harus ada reformasi dalam pengelolaan keuangan negara karena indikatornya saat ini korupsi meningkat dan pengelolaan keuangan didaerah cenderung rendah. "Apakah ini  perlu adanya reformasi internal birokrasi di tubuh BPKP khususnya mengenai Tupoksi BPKP,"katanya.   (si) Foto :Iwan

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...