Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP (F-PDIP) menegaskan Komisi XI  tidak pernah menyetujui komitmen hutang luar negeri untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pada tahun 2011. Ia mempertanyakan darimana Kementerian Keuangan mendapatkan persetujuan itu.

“Menurut catatan saya, komitmen yang dibuat tahun 2011 saja itu ada US$ 259 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun. Sepanjang saya duduk di Komisi XI, tidak pernah menyetujui komitmen hutang baru. Tapi ini kok di tahun 2011, ada komitmen hutang baru untuk program PNPM Mandiri. Saya ingin tahu persetujuan ini darimana? Komisi XI, Komisi terkait atau dari Badan Anggaran?” tanya Dolfie ketika raker dengan pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal dan asumsi makro tahun 2014 di Gedung DPR, Senin (24/6).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi XI Emir Moeis, mengundang Perwakilan dari pemerintah diantaranya Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Selain itu, hadir pula Kepala BPS Suryamin dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Berdasarkan info yang didapatnya,  PNPM itu komponen utamanya dalam negeri, namun kenapa ada komitmen hutang luar negeri di tahun 2011. “Selama periode menjabat dari tahun 2009 sampai saat ini belum pernah menyetujuinya. Saya ingin tahu persetujuan dari DPR kapan diberikan,” tegas Dolfie.

Selain itu Dolfie juga menyoroti terkait dengan infrastruktur dasar yang sudah dipaparkan Kepala Bappenas. Ia mengaku belum mendapatkan penjelasan bagaimana pembagian infrastruktur dasar dan infrastruktur advance.

“Saya belum menemukan apakah listrik, jalan, jembatan itu masuk infrastruktur dasar atau infrastruktur advance, atau apa kategorinya? Bagaimana pembagiannya, targetnya seberapa banyak untuk setiap provinsi di Indonesia? Berapa kilometer target jalan yang akan dibuat, jembatan yang akan dibangun. Mungkin Pak Menkeu dan Ibu Bappenas bisa blusukan ke daerah untuk melihat bagaimana kondisi di daerah,” seloroh Dolfie yang disambut tawa oleh peserta rapat. (sf)/foto:iwan armanias/parle.