Pelantikan Menteri Keuangan yang baru menjadi perhatian Komisi XI DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketua Komisi XI Emir Moeis berharap dengan adanya pergantian Menkeu ini,  tetap dapat menjalin kerjasama yang baik.

“Saya belum begitu kenal dengan Menkeu yang baru. Tapi saya melihat beliau mengerti tentang moneter, punya pengalaman sedikit di pemerintahan, walaupun cukup banyak di dunia kampus,” ujar Emir usai memimpin rapat kerja dengan Gubernur BI Darmin Nasution di Gedung Nusantara I, Rabu (22/5).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melantik Menteri Keuangan (Menkeu) pengganti Agus Martowardojo kemarin, Selasa (21/5). Sebagaimana diketahui, DPR telah mengesahkan Agus untuk menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Darmin Nasution yang akan pensiun hari ini, Rabu (22/5). Menkeu yang baru adalah mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhamad Chatib Basri.

 Dengan hadirnya Menkeu yang baru, tambah Emir, mudah-mudahan Komisi XI bisa kerjasama dengan baik. Ia juga berharap dengan waktu menjabatnya yang cukup singkat, Menkeu Chatib masih bisa berbuat yang terbaik untuk negara. Termasuk terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI Harry AzharAzis. Ia berharap Menkeu Chatib dapat belajar bagaimana kinerja Kemenkeu selama ini.

“Chatib mempunyai basis keilmuan yang cukup, tapi memang belum teruji sebagai pengambil kebijakan. Bidang keilmuan dengan pengambil kebijakan tentu saja berbeda, karena memiliki resiko, dan berhadapan dengan stakeholder, salah satunya DPR. Saya berpesan kepada Menkeu Chatib untuk mempelajari bagaimana kinerja Kemenkeu selama ini. Ada hasil kinerja Agus, ada kinerja Sri Mulyani, namun juga ada kegagalan-kegagalannya. Tolong dipelajari kegagalan-kegagalan itu,” pesan Harry.

Terkait dengan APBN-P 2013, Harry menyatakan hal ini merupakan tantangan untuk Chatib. Karena nantinya Chatib harus mewakili policy pemerintah dan meyakinkan DPR. Ia menilai jika Chatib bisa membuat DPR mufakat, berarti itu merupakan salah satu tolok ukur keberhasilannya. Namun jika terjadi voting, Harry berpesan agar Chatib harus belajar lagi. (sf)