Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto : Mario/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sejak Minggu (6/7/2025), hujan deras melanda sejumlah wilayah Indonesia dan menimbulkan bencana alam di sejumlah titik. Situasi anomali cuaca ini menciptakan kondisi tidak biasa di bulan Juli, yang umumnya masuk pada musim kemarau. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk mengantisipasi dampak anomali perubahan iklim dan cuaca.

“Saat ini kita berada di bulan Juli, namun curah hujan justru tinggi, seperti yang biasa terjadi di akhir tahun. Pergeseran musim ini menyebabkan bencana yang umumnya terjadi di penghujung tahun seperti banjir, tanah longsor, dan pergeseran tanah mulai terjadi lebih awal. Kondisi ini tentu akan berdampak signifikan terhadap hasil pertanian kita. Oleh karenanya, perubahan iklim ini harus terus menjadi fokus dalam rencana kerja Kementerian PPN nantinya,” ujar Puteri melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (10/7).

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN pada Selasa (08/07), Puteri juga menyoroti masalah pengelolaan sampah yang terjadi di daerah. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Presiden RI Prabowo untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia pada tahun 2029 mendatang.

“Sampai saat ini, permasalahan sampah masih banyak terjadi di daerah. Seperti di Daerah Pemilihan saya, contohnya di Karawang yang hanya mampu mengakut 350 ton sampah dari total volume yang mencapai 1.200 ton per hari. Sehingga terjadi penumpukan sampah akibat keterbatasan jumlah pengangkut sampah. Selain itu, sistem pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga masih open dumping. Padahal, hal tersebut sudah dilarang sesuai Pasal 44 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah,” ungkap Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri mendorong Bappenas untuk berupaya meningkatkan sanitasi aman sesuai dengan indikator capaian yang telah ditentukan dalam RPJMN 2025 - 2029 dan RKP 2026 dalam rangka menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau kita lihat misalnya di Jakarta saja, sanitasi itu masih banyak menjadi masalah. Apalagi teman-teman kita yang tinggal di daerah bantar kali lainnya. Dengan target sanitasi aman sebesar 17% pada tahun 2026 dan 30% pada tahun 2029, tentu ini target yang sangat ambisius, sehingga membutuhkan daya dan upaya dari seluruh kementerian/lembaga.“ tutup Puteri. (rnm/aha)