Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa M.A. Mahesa, saat mengikuti rapat uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisioner LPS atas nama Doddy Zulverdy, Rabu (2/7/2025). Foto: Mario/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa M.A. Mahesa, menyoroti pentingnya penguatan literasi masyarakat terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan machine learning dalam meningkatkan transparansi serta pelayanan publik. Hal itu disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisioner LPS atas nama Doddy Zulverdy.

“Bapak kan menekankan pentingnya pengembangan AI dan machine learning, bahkan ada soal pelayanan informasi interaktif lewat LPS SuperApps,” ujar Annisa saat menyampaikan pertanyaannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Annisa ingin mengetahui bagaimana strategi dan visi dari calon komisioner LPS dalam mengembangkan SuperApps tersebut. Menurutnya, aplikasi ini harus mampu mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat.

“Saya ingin tahu visi Bapak tentang SuperApps itu seperti apa,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang fungsi LPS. Berdasarkan data yang ia peroleh, tingkat pemahaman masyarakat baru berada di angka 76 hingga 80 persen.

“Tahu LPS, tapi belum tentu paham atau mengenal dengan baik,” katanya.

Legislator dapil Banten II itu mencontohkan pengalamannya saat berinteraksi dengan konstituen di daerah pemilihannya, Banten. Ia menyebut banyak warga yang bahkan belum mengetahui apa itu LPS.

“Ketika saya tanya ke warga, tahu nggak LPS itu apa? Jawabnya, ‘Hah, enggak tahu Teh, LPS itu apa?’,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ia meminta calon komisioner LPS untuk menyiapkan strategi yang efektif guna meningkatkan pemahaman publik, khususnya terkait penjaminan simpanan dan polis asuransi. Ia menilai tugas ini menjadi pekerjaan rumah besar, apalagi untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah 3T.

“Kalau di Banten aja masih banyak yang nggak tahu, apalagi di daerah 3T,” ujarnya.

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti kesiapan LPS dalam menghadapi potensi krisis perbankan maupun asuransi yang terjadi secara bersamaan. Ia mempertanyakan bagaimana prioritas penggunaan dana penjaminan agar tidak menimbulkan kepanikan publik.

“Kalau terjadi krisis simultan, apa strategi Bapak untuk mengatur prioritas penggunaan dana penjaminan?” tanyanya. (gal/aha)