Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid saat kunjungan kerja reses ke Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (28/5/2025). Foto: Singgih/vel

Parlementaria, Manggarai Barat - Dalam kunjungan kerja reses ke Kabupaten Manggarai Barat, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menyoroti disparitas angka kemiskinan di NTT yang jauh di atas rata-rata nasional. Yang mana menurut, Kholid, hal ini masih menjadi perhatian serius bagi Komisi XI DPR RI.

"Kalau kita lihat angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan nasional kita berada di angka 9 persen, sementara di sini sudah mencapai 19 persen," ungkap Kholid, saat ditemui usai rangkaian kegiatan kunjungan, Rabu (28/5/2025).

Menurut Kholid, untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa kebutuhan dasar seperti sanitasi, rumah layak huni, pendidikan, dan fasilitas kesehatan merupakan fondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Kalau bicara tentang kemiskinan, maka yang harus dipenuhi adalah infrastruktur dasar. Infrastruktur seperti sanitasi, rumah yang layak huni, bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, ini semua harus diperkuat. Kalau sudah dibangun secara merata, insyaallah kami yakin angka kemiskinan bisa ditekan secara signifikan," jelasnya.

Tak hanya itu, Kholid menilai bahwa setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi. Ia menyebut dua pendekatan ini harus berjalan simultan agar hasilnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Kita harus meningkatkan sisi kewirausahaan, entrepreneurship, dan penciptaan lapangan kerja. Mau tidak mau harus ada investasi yang masuk untuk menciptakan lapangan kerja secara signifikan. Tanpa itu, kita akan sulit mengurangi kemiskinan," lanjutnya.

Kholid pun berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat bersinergi untuk membangun NTT secara lebih holistik. Penanganan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial semata, melainkan memerlukan pendekatan struktural dan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kami di DPR akan terus mendorong agar anggaran dan kebijakan pembangunan bisa berpihak kepada daerah-daerah yang angka kemiskinannya tinggi, seperti NTT ini. Prinsipnya sederhana: bangun infrastruktur dasar dan hadirkan investasi yang menciptakan pekerjaan," pungkasnya. (skr/we)