Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia harus tetap tegas dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Misbakhun menilai bahwa tantangan tersebut seharusnya tidak membuat Indonesia takut, melainkan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kedaulatan nasional.

“Dalam menghadapi kebijakan tarif dari Amerika, kita harus menanamkan kembali jiwa patriotik. Indonesia adalah negara besar yang sedang naik kelas dan harus menghadapi tantangan ini dengan taktik dan strategi yang tepat. Jangan sampai kita terus terjebak dalam ketakutan yang tidak beralasan,” ujar Misbakhun dalam Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Misbakhun mengungkapkan bahwa data perdagangan Indonesia dengan AS menunjukkan surplus yang signifikan, meskipun ada beberapa perbedaan angka yang perlu disinkronisasi oleh pemerintah. Namun, menurutnya, kontribusi ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 2% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini, yang berarti dampaknya terhadap perekonomian nasional tidak terlalu besar.

“Jika kita melihat angka perdagangan Indonesia dengan Amerika, kontribusinya hanya 2% dari PDB kita. Ini tidak cukup untuk menyebabkan krisis. Krisis yang dibicarakan orang seringkali hanya wacana belaka,” tambah Misbakhun.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia harus menjaga kedaulatan di berbagai sektor, termasuk sektor digital dan sistem pembayaran. Misbakhun menyoroti pentingnya Indonesia memiliki gerbang pembayaran nasional sendiri, tanpa tergantung pada sistem internasional yang dikuasai oleh negara lain.

“Amerika terus mendominasi sistem pembayaran dunia dengan menggunakan SWIFT code dan sistem pembayaran internasional lainnya. Kita harus memperkuat kedaulatan kita, termasuk di sektor pembayaran. Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem yang hanya menguntungkan negara lain,” tegasnya.

Misbakhun juga mengapresiasi langkah Prabowo Subianto Presiden yang sudah mulai membahas kuota dan strategi yang fleksibel dalam menghadapi tantangan perdagangan dengan AS. Namun, dia menekankan pentingnya untuk tetap menjaga industri dalam negeri, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menguntungkan Indonesia.

“Kita harus fleksibel dalam menghadapi tantangan, namun tetap melindungi industri dalam negeri. Jika kita unggul di suatu bidang, kita perkuat. Jika belum, kita tidak perlu memaksakan diri,” jelas Misbakhun. (we/aha)