Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Foto : Azka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam mempertanyakan langkah pengembangan produk asuransi yang mencakup sektor pertanian dan perikanan. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), ia menyoroti efektivitas serta skema yang akan diterapkan dalam program tersebut.

"Terkait dengan pengembangan produk asuransi, saya lihat akan dikembangkan terkait dengan asuransi pertanian dan perikanan. Tolong dijelaskan Pak, apa sih alasannya itu akan dilakukan? Apakah sudah visible? Apakah sudah ditemukan skema baru?" tanyanya dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ia mengingatkan bahwa program asuransi pertanian sebelumnya telah beberapa kali dijalankan, dengan premi yang ditanggung oleh pemerintah. Namun, menurutnya, program tersebut mengalami kegagalan. Ia pun mempertanyakan apakah terdapat skema baru yang lebih efektif agar program ini dapat berjalan dengan baik.

"Karena sepengetahuan saya, asuransi pertanian ini sudah dilakukan berkali-kali. Pada saat itu, preminya itu dibayar pemerintah, dan itu pun, mohon maaf, gagal. Apakah ini ada skema lain?" lanjutnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyoroti potensi kendala jika premi asuransi dibebankan kepada petani dan peternak. Menurutnya, kondisi ekonomi mereka yang sudah berat akan semakin sulit jika harus menanggung premi asuransi secara mandiri.

"Kalau misalnya preminya dibebankan kepada petani atau peternak, saya yakin akan sulit, Pak. Karena mereka dalam menjalankan usahanya pun sekarang sudah berat, boro-boro harus membayar premi asuransi," ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa meskipun subsidi dari pemerintah dapat menjadi solusi, tetapi beban subsidi yang terlalu besar juga menjadi permasalahan tersendiri.

"Kecuali misalnya ada subsidi dari pemerintah untuk membayar premi. Tapi kasihan juga, Pak, pemerintah terlalu banyak subsidi yang harus diberikan," pungkasnya. (gal/aha)