Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK RI di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mempertanyakan dampak efisiensi anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencapai 23,4 persen terhadap kinerja lembaga tersebut.

"Apa sih dampak efisiensi sebesar 23,4 persen ini terhadap kinerja BPK? Kami di DPR RI tentu tidak ingin mendengar bahwa pada akhirnya terjadi penurunan kinerja BPK karena anggarannya dipotong. Sebab, jika kinerja BPK menurun, kerugian negara bisa jauh lebih besar. Kami juga sangat tidak mengharapkan muncul hal-hal ‘lucu-lucu’ untuk menutup kekurangan anggaran," ungkap Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK RI di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Ia menambahkan, jika setelah pemotongan anggaran 23,4 persen kinerja BPK tetap sama, maka hal ini bisa memperkuat dugaan bahwa kebocoran anggaran di Indonesia memang berada di kisaran 20 hingga 30 persen, termasuk di BPK sendiri. "Hal ini tentu sangat memprihatinkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Harris mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa efisiensi dan rekonstruksi anggaran 2025 akan dijadikan patokan dalam menentukan anggaran tahun 2026 dan seterusnya. Oleh karena itu, ia berharap pemangkasan anggaran sebesar 23,4 persen benar-benar hanya menyasar pos anggaran yang kurang efektif atau tidak berdampak signifikan.

"Efisiensi memang bukan pilihan strategis, melainkan sebuah keharusan. Langkah berani Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi besar-besaran ini patut diapresiasi," ujarnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta Sekjen BPK RI beserta jajarannya untuk jujur dalam menjelaskan dampak efisiensi anggaran ini terhadap internal lembaga. Ia menegaskan bahwa BPK adalah lembaga yang diisi para ahli di bidang anggaran dan memiliki tugas utama mengaudit keuangan seluruh kementerian dan lembaga negara.

"Jangan sampai rakyat Indonesia justru menanggung kerugian yang lebih besar akibat efisiensi ini," pungkasnya. (ayu/aha)