APBN Harus Punya Kontribusi bagi Sektor Riil

12-06-2024 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjadi narasumber diskusi Forum Legislasi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa APBN harus memiliki kontribusi bagi sektor riil apabila akan digunakan sebagai alat membangkitkan kegiatan ekonomi tanah air. Sehingga, slogan spending better yang digaungkan pemerintah harus bisa dirasakan oleh masyarakat.

 

“Kalau kita ingin APBN itu menjadi pengungkit, spending better-nya harus betul-betul untuk sektor riil yang membangkitkan kegiatan ekonomi. Masih banyak yang bisa kita lakukan,” kata Zulfikar usai menghadiri diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengupas RAPBN 2025 Menuju Indonesia Maju”, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

 

Apabila diberikan ruang APBN untuk sektor riil bukan tak mungkin pertumbuhan di luar Jawa bisa menyentuh angka 7-8 persen.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, apabila diberikan ruang APBN untuk sektor riil bukan tak mungkin pertumbuhan di luar Jawa bisa menyentuh angka 7-8 persen. Untuk itu, hilirisasi yang awalnya dilakukan untuk sektor minerba harus juga menyasar sektor lainnya.

 

“Hilirisasi misalnya digalakan lagi ke bidang-bidang yang lain. Misalnya kelautan, kita selama ini ribut-ribut (soal) benur, yang anak lobster. Hilirisasi kita di aspek itu apa? Masa kita teriak-teriak terus nangkepin (kapal) terus, tapi nggak ada budidaya (lobster)nya,” katanya memberikan contoh.

 

Zulfikar lantas menjadikan Vietnam sebagai contoh yang dinilai berhasil dalam meningkatkan nilai jual dari sektor kelautannya dengan adanya hilirisasi. Hilirisasi seharusnya tak berkutat pada nikel dan bauksit, ia kembali menegaskan masih banyak sektor yang bisa digarap dan berujung pada mengeliatnya sektor industri tanah air.

 

“Tidak hanya nikel, tidak hanya bauksit (tapi) banyak yang perlu dikembangkan lagi. Kalau industri jalan, (pekerjaan kan ada. Kalau pekerjaan ada, kan penghasilan ada. Nah itu maksud saya spending better-nya ke sana” tutup legislator Dapil Jawa Timur III itu.

 

Sebelumnya, Anggota Badan legislasi ini sempat memberikan sorotan pada postur APBN yang seringkali justru hampir 50 persennya digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang. Terlebih pada tahun 2025 akan ada wacana penambahan institusi negara. Karena itulah ia kemudian mempertanyakan, apakah slogan spending better dari APBN benar-benar telah dilakukan secara presisi. (rio,uc/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...