Anis Byarwati: Stabilitas Transisi Kekuasaan Kunci Penting Hadapi Gejolak Ekonomi Global

11-05-2024 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I-2024 berada pada level 5,11 persen secara tahunan (yoy). Menanggapi itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut masih ada tantangan atas kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Menurut Anis situasinya akan sangat tergantung dengan cara Pemerintah merespon situasi global saat ini, sehingga ekonomi domestik tetap bisa tumbuh dengan baik.

 

"Untuk kawasan ASEAN relatif lebih stabil dan terkendali, bahkan kawasan ASEAN bisa kita katakan sebagai kawasan paling prospektif dibanding kawasan lain di dunia. Saya memperkirakan beberapa negara ASEAN bisa mencapai pertumbuhan 5-6 persen. Jadi Indonesia menjadi bagian dari stabilitas dan promising pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2024 ini, walaupun bukan yang tertinggi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu (11/5/24).

 

Anis pun mengingatkan kondisi ekonomi dan keuangan global sangat memengaruhi ekonomi nasional. Ia pun lantas menyinggung terpaan yang dialami dunia internasional pasca Covid 19. "Pasca Covid-19, perekonomian global dihadapkan masalah situasi geopolitik yang eskalatif di banyak kawasan secara berbarengan, ditambah pelemahan ekonomi Cina serta kebijakan suku bunga tinggi dari The FED," ungkapnya.

 

“Transisi kekuasaan yang berjalan baik merupakan kunci yang harus direalisasikan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. FIgur-figur terbaik di bidangnya menjadi penting, daripada sekadar mengakomodasi kepntingan politik”

 

Menurut Anggota Fraksi PKS ini, Indonesia sudah merasakan tiga hal yang menjadi mimpi buruk perekonomian secara bersamaan. Deretan horor itu, antara lain, tingkat inflasi, suku bunga tinggi, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi, ditambah melemahnya nilai tukar.

 

"Jika hal ini tidak bisa kita antisipasi, maka dampaknya akan terasa pada sektor riil, daya beli masyarakat dan ujungnya pada pertumbuhan ekonomi yang melambat," lanjut Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

 

Menurut Anis, transisi kekuasaan yang berjalan baik merupakan kunci dan hal yang harus direalisasikan. Pemerintahan sebelumnya harus bisa mendelegasikan pekerjaan kepada pemerintahan baru. Pemerintahan ke depan pun bisa menempatkan figur-figur terbaik di bidangnya dan tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik, apalagi jika nantinya malah membebani dan melemahkan Pemerintah sendiri.

 

"Saya melihat ada dua hal yang harus dibenahi Pemerintah baru, pertama, memperkuat kebijakan industri agar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Kedua, membenahi organisasi dan sistem perpajakan yang menjadi penopang penerimaan negara," tutupnya.

 

Dilansir dari situs Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y).  Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 justru mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). (uc/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...