Komisi XI DPR Segera Bahas RUU Usaha Perasuransian

09-01-2013 / KOMISI XI

Komisi XI DPR segera akan membahas RUU usaha Perasuransian revisi UU No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi. “RUU bertujuan untuk menghamroniskan dengan posisi dan kelembagaan OJK persatu Januari 2013, karena itu Bapepam LK dan usaha perasuransian nantinya berada dalam pengaturan dan pengaturan OJK,”ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang kepada wartawan, di Gedung DPR, Rabu, (9/1).

Terkait jumlah asuransi di Indonesia, Menurut Andi, asuransi umum mencapai 80 perusahaan, asuransi jiwa 47 perusahaan, asuransi jiwa syariah 5 perusahaan. Namun yang patut disayangkan bahwa hampir 80 persen dikuasai oleh pemodal asing.

“Aspirasi mereka menginginkan bahwa tetap komposisi itu, karena perusahaan asuransi perlu modal, dan kendala kita di lokaal bagaimana memenuhi modal tersebut,”paparnya.

Dia menambahkan, persoalan modal masih menjadi kendala bagi pengusaha asuransi lokal karena itu, kita ingin mengeluarkan UU yang bermanfaat dan komprehensif serta dibutuhkan oleh industri asuransi.

Hal yang harus difokuskan didalam RUU ini, lanjutnya, yaitu Perlindungan konsumen, serta edukasi kepada konsumen. Pasalnya, penetrasi asuransi di masyarakat masih rendah hanya empat persen, artinya masih sebagian besar penduduk Indonesia belum sadar asuransi.  “RUU ini akan memasukan adanya perlindungan konsumen dimana perusahaan–perusahaan asuransi ini wajib menjadi peserta penjaminan dari lembaga penjamin simpanan,”tambahnya.

Dia mengatakan, pertumbuhan asuransi di Indonesia mencapai 20 persen setiap tahunnya. Hal itu menandakan bahwa potensi pasar asuransi Indonesia sangat luas, karena penetrasi asuransi kepada masyarakat masih 4 persen yang sadar asuransi

“pertumbuhan tersebut diharapkan ada penyebaran. Selain ada pertumbuhan premi maupun asetnya tentu harus ada pertumbuhan nasabahnya. jadi ada penetrasi kepada seluruh masyarakat,”ujarnya. (as/si)foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...