Eva Yuliana Apresiasi Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Untuk Cegah Penggunaan Narkoba

12-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana saat menghadiri rapat dengar pendapat di Kantor Kejati Provinsi Jambi, Kamis (11/8/2022). Foto: Tasya/nvl

 

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan, letak geografis Jambi yang berada di sentral Pulau Sumatera, kerap dimanfaatkan pengedar narkoba menjadi daerah lintasan untuk pengedaran narkoba. BNN Provinsi (BNNP) Jambi pun mengungkap bahwa terdapat enam jalur rawan penyelundupan narkoba yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Jambi baik melalui jalur darat maupun laut. Salah satu terobosan BNNP Jambi yang menjadi perhatian Eva adalah dikembangkannya rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

 

”Kemudian tadi ketika kita berdiskusi dengan BNNP, ini cukup menarik karena memang Jambi inikan letak geografisnya adalah ditengah-tengah atau bisa menjadi daerah lintasan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang mana Jambi ini tempatnya di sentral Pulau Sumatera. Nah ini menjadi menarik karena di Jambi ini banyak dinamika yang terkait dengan pengedaran narkoba,” ujar Eva usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi beserta jajaran, dan Kepala BNN Provinsi Jambi dan Kepala BNNK se-Provinsi Jambi di Kantor Kejati Provinsi Jambi, Kamis (11/8/2022).

 

Legislator Dapil Jateng V ini menyebut, baik BNN pusat hingga ke tingkat daerah tidak akan bisa melakukan strategi pemberantasan narkotika sendiri. Karenanya, Eva mendorong agar BNN bekerja sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika.

 

”Yang pasti BNNP tidak bisa melakukannya sendiri, baik itu BNN pusat sampai BNN daerah sampai BNN tingkat Kabupaten/Kota sekalipun tidak bisa melakukan itu sendiri. Harus bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum dalam hal ini yang paling strategis adalah bekerja sama dengan Polri di tingkat masing-masing. Sehingga, BNNP meningkatkan kerjasamanya dengan lembaga penegakan hukum dalam hal ini adalah Polda Jambi untuk penindakan,” terang Eva.

 

Selain itu, Eva juga turut menyoroti kebutuhan dukungan anggaran yang diperlukan BNNP Jambi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Meski di tengah keterbatasan anggaran, pihaknya mengapresiasi BNNP Jambi yang berencana terus berinovasi untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Salah satu terobosan BNNP Jambi yang menjadi perhatian Eva adalah dikembangkannya rehabilitasi berbasis masyarakat, yang dinilai tidak hanya mampu memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba, tetapi juga menjadi wadah untuk mencegah masyarakat dari bahaya narkotika.

 

”Nah disini yang menarik di Jambi adalah rehabilitasi berbasis masyarakat yang dilakukan nah ini kami minta lebih dikembangkan lagi rehabilitasi berbasis masyarakat ini karena memang titik poin yang seharusnya dilakukan oleh BNN adalah persoalan rehabilitasi. bagaimana kalau dalam rehabilitasi ini mengajak kerjasama masyarakat untuk kemudian yang pertama adalah menjaga, tentunya ini sebagian dari upaya preemptive yang dilakukan oleh BNNP, pencegahan pada masyarakat atau generasi bangsa dari Narkotika,” ujar Eva. (nap/aha) 

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...