Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kawasan Wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Jumat (4/6/2021). Foto: Ridwan/Man

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah perlu mememperkuat konservasi Taman Nasional Ujung Kulon dalam rangka memperkuat destinasi wisata Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Pasalnya, menurut Andreas, pascakeluar dari 10 destinasi wisata prioritas nasional, Tanjung Lesung mengalami stagnasi pembangunan wisata saat ini.

“Salah satu yang menjadi andalan dan harus dijaga sebagai kekayaan negara bahkan dunia itu ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Itu menjadi potensi penarik wisata di Tanjung Lesung. Seperti hubungan Taman Nasional Komodo dengan Labuan Bajo. Hal yang paling utama adalah menjaga Taman Nasional Ujung Kulon ini,” jelas Andreas saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kawasan Wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Jumat (4/6/2021).

Menurut informasi yang diterima Andreas, saat ini kondisi Taman Nasional Ujung Kulon kondisinya pun cukup memprihatinkan. Sebab, kerja sama dengan Dana Dunia untuk Alam (WWF) akan diputus beberapa tahun ke depan. Kondisi ini, tambah Andreas, akan mengganggu konservasi satwa langka, salah satunya ada Badak Jawa yang semakin mengalami kepunahan.

“Kita dengar ada kerja sama yang akan diputus dengan WWF. Harus ada alternatif kalau mau memutusnya. Pemerintah harus siap untuk menanggulangi hal-hal yang selama ini dilakukan WWF. Kalau tidak siap, jangan dulu melakukan pemutusan kerja sama ini,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Karena itu, menurutnya, pembinaan terhadap masyarakat hingga konservasi aset nasional Taman Nasional Ujung Kulon akan menentukan kedatangan wisatawan ke Tanjung Lesung.  “Daya tarik Tanjung Lesung itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Aset ini harus dijaga betul, sehingga tetap menjadi andalan destinasi. Satwa yang ada di Ujung Kulon itu, belum tentu bisa hidup di daerah lain. Konservasi ini kata kunci pemerintah untuk ambil alih atau berikan perhatian serius termasuk dalam hal kerja sama,” tegasnya. (rdn/sf)