Danau Toba Layak Dijadikan Destinasi Super Prioritas

29-03-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf di Samosir, Sumatera Utara, Jumat (26/3/2021). Foto:  Tiara/nvl

 

 

Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa. Sebagai salah satu potensi alam, Danau Toba merupakan salah satu icon nasional fenomenal yang memiliki history sebagai kaldera yang terbentuk sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menekankan Danau Toba layak dijadikan sebagai destinasi super prioritas yang perlu didukung dengan penataan, manajemen, dan skala prioritas yang baik.  

 

"Saya melihat potensi yang luar biasa ini belum ter-manage dengan baik, kita katakan soal zonasi. Kalau kita lihat danau ini begitu luas dengan spot-spot yang banyak. Namun kekurangannya zona-zonanya belum terpetakan dengan baik. Misalnya ada pemetaan wilayah untuk zonasi hutan, zonasi perikanan hingga zonasi olahraga ekstrim. Pemetaan ini menjadi kewenangan pemerintah untuk membentuk agar tidak bertubrukan satu wilayah dengan wilayah yang lain yang ada di danau toba ini," jelas Dede di Samosir, Sumatera Utara, Jumat (26/3/2021). 

 

Dengan adanya penataan zonasi nantinya diharapkan penyebaran masing-masing wilayah di sekitar Danau Toba menjadi jelas dan ke depannya di samping pariwisata juga bisa dilakukan pemanfaatan alam. "Karena kita semua juga ingin melakukan pemanfaatan alam bukan hanya untuk sektor pariwisata ke depannya bisa dilakukan pemanfaatan misalnya wilayah mana yang menjadi zonasi perikanan dan sebagainya. Ini memang harus ada tata guna dari pemerintah pusat kepada provinsi untuk memberi arahan kepada 7 kabupaten tadi," kata politisi partai Demokrat itu.

 

Di samping itu, politisi dapil Jawa Barat II ini mendorong pemerintah perlu juga memberikan ruang investasi dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Danau Toba. "Misalnya dengan pengembangan teknologi baru, kemudian pengembangan antara investasi hotel atau ressort yang juga perlu didukung dengan pemberian semacam insentif," tutur Dede.

 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, dengan kunjungannya dalam kunjungan ke Samosir mendapat begitu banyak masukan. Dirinya menegaskan bahwa pariwisata akan segera bangkit yang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. "Untuk itu kita perlu kolaborasi dan hari ini kami sangat berterima kasih atas kolaborasi semua pihak termasuk juga dari pelaku usaha," jelas Sandi.

 

Dirinya berharap kepada pemerintah daerah bisa turut serta mewujudkan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif  untuk segera direalisasikan. "Misalnya dengan membentuk creative hub yang kita sedang bangun di sini, kemudian jalan, dan beberapa pembangunan tadi yang sudah kita showcase baik SDM maupun infrastruktur di daerah sekitar danau toba karena ada 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba," imbuhnya.

 

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata (Destinasi Super Prioritas) Komisi X DPR RI juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (F-Golkar) dan sejumlah anggota Komisi X diantaranya, Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Obon Tabroni (F-Gerindra), Ratih Megasari (F-NasDem), Ledia Hanifa (F-PKS), dan Dewi Coryati (F-PAN). (tra/es)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi X Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...