Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat Komisi X DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik bidang pendidikan ke ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (29/1/2020). Foto ; Alfi/Man

Situasi pandemi yang tak kunjung berakhir memaksa sejumlah sekolah untuk terus tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun kenyataannya, sebagian besar lembaga pendidikan belum semua siap menggunakan skema daring tersebut. Sejumlah faktor penyebabnya antara lain belum meratanya akses internet, terbatasnya SDM, hingga ketersediaan fasilitas baik sarana dan prasarana IT.

Untuk itu, Komisi X DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik bidang pendidikan ke ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (29/1/2020). Lawatan tersebut bermaksud untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan, serta guna menjaring data dan aspirasi dari pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi beserta anggota dewan lainnya, tim kunjungan mendapati sejumlah hal krusial.

“Pembelajaran jarak jauh ini ternyata masih ada masalah terkait sinyal. Banyak daerah-daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, masih banyak blank spot wilayah tersebut tidak bisa melakukan PJJ. Perlu dukungan dari Kominfo atau provider telekomunikasi untuk menambah tower-tower tertentu. Ini tidak boleh berfikir secara bisnis, tetapi bagaimana menyalamatkan generasi dan anak-anak kita untuk bisa tetap belajar,” kata Dede usai memimpin pertemuan di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Tepat tidaknya sasaran dari program bantuan kuota data internet, kemudian menjadi persoalan selanjutnya. Politisi Partai Demokrat itu mengungkap bahwa dari kuota yang diberikan pemerintah, masih terdapat daerah yang 60 persen pelajarnya masih belum bisa mendapatkan jatah kuota. Padahal Oktober 2020 lalu, Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan Program Bantuan Kuota Internet Tahun 2020 dengan anggaran mencapai Rp7,2 triliun, meski kebijakan ini sempat menuai pro kontra dari masyarakat dan pelaku pendidikan.

“Masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan kuota internet gratis, ini menjadi tanda tanya, selama ini apakah data Dapodik itu benar-benar digunakan atau tidak. Sebab kenyataannya hanya 40 persen yang menerima, sisanya tidak menerima. Inilah fungsinya kita harus memiliki data faktual yang akurat,” kata legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Selain sarana infrastruktur sebagai pendukung, Dede menekankan bahwa yang menjadi fokus kerja Komisi X DPR RI saat ini adalah mendorong tenaga pengajar dan pendidik untuk memiliki satu kualifikasi dan kompetensi. Sehingga, keberadaan asesmen nasional dan guru penggerak dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi itu sendiri. Sayangnya ketika berbicara prningkatsn kompetensi, ujung-ujungnya berkelindan pada persoalan jenjang karier tenaga guru honorer. Padahal menurutnya jenjang karier tidak melulu harus jadi PNS, tetapi kesejahteraan yang sama juga terdapat pada PPPK.

“Mindset ini harus dirubah, sehingga pendidik merasa nyaman mengajar dan barulah kemudian kita bisa bicara infrastruktur. Tahapan ini tidak bisa selesai 2-3 tahun. Ini membutuhkan range waktu yang panjang. Itu sebabnya saat ini sedang dilakukan (penyusunan) Peta Jalan Pendidikan, untuk merubah UU Sisdiknas. Harus dimulai pada peta jalan pendidikan dulu. Ini membutuhkan komitmen yang bukan hanya dari Menteri Pendidikan yang masa kerjanya 5 tahunan, tetapi semua stakeholder pendidikan terkait,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Zainul S. menyambut baik adanya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, khususnya dalam bidang pendidikan. Menurutnya, selama ini pembelajaran jarak jauh menjadi permasalahan yang sangat krusial, mulai dari kebutuhan sarana prasarana belajar mengajar secara daring, kemampuan derah terkait kebijakan pemerintah pusat dalam reklasasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Secara geografis, tidak meratanya penyebaran penduduk dan sekolah juga menjadi permasalahan. Disamping itu, berbagai sarana dan prasarana masih dibutuhkan. Terutama sarana prasarana yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar seperti akses internet dan sebagainya. Kunjungan ini menjadi momentum yang baik bagi daerah seperti kami di Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan kesulitan kami dalam proses berlangsungnya belajar mengajar di tengah pandemi seperti sekarang ini,” kata Sekda saat ditemui usai acara.

Kunjungan ini turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah (Fraksi Partai Golkar), Djohan Arifin Husin (Fraksi Partai Gerindra), Tina Nur Alam (Fraksi Partai Nasdem), Muhammad Kadafi (Fraksi PKB), Ledia Hanifah dan Sakinah Aljufri (Fraksi PKS), serta Desy Ratnasari dan Zainuddin Maliki dari Fraksi PAN. Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah stakeholder pendidikan mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, Ketua Dewan Pendidikan, Pimpinan Organisasi Profesi, Perwakilan LPMP, dan perwakilan Komite Sekolah dari Kabupaten Sukabumi. (alw/sf)