Anggota komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat di Kantor Bupati Kuningan, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020). Foto : Arief/Man

Anggota komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional. Belum ada solusi hingga kini yang ditawarkan pemerintah kepada DPR RI. Oleh karena itu, Andreas meminta beberapa kementerian duduk bersama agar masalah ini segera terselesaikan.

"Kami minta agar lintas kementerian antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemendagri dan Kemenkeu untuk bersama-sama secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Sehingga kedepan kita tidak punya lagi pegawai honorer yang hidup dengan standar gaji yang sangat minim dan lebih bersifat belas kasih," kata Andreas di Kantor Bupati Kuningan, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020).

Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, persoalan pendataan jumlah tenaga honorer khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus jelas. persoalan ini adalah persoalan koordinasi karena Kemenpan RB merupakan leading sektornya. Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, sehingga rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas.

Anggota Dewan dapil NTT I ini juga menambahkan, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan. "Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer," pungkasnya. (afr/es)