Anggota Komisi IV DPR Haerudin menyoroti refocusing program berupa pelatihan-pelatihan yang tengah disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait penanganan virus Corona (Covid-19). Ia menegaskan, hal tersebut tidak tepat dilaksanakan di tengah merebaknya virus Covid-19 dan lebih setuju bila anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengatasi masalah krisis pangan.

Haerudin mengingatkan Kementan, dalam penyusunan program harus disesuaikan dengan kondisi global maupun nasional saat ini. Dimana, kedepannya sejumlah ahli memprediksi bahwa dunia berpotensi menghadapi krisis pangan. Hal ini disampaikannya saat saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Sekjen BPPSDMP, Badan Litbang Pertanian dan jajaran Eselon I Kementan yang digelar secara virtual, Senin (27/4/2020).

"Anggaran yang bersifat pelatihan dan infrastruktur lebih baik ditunda. Kementan harus memikirkan masyarakat kita sampai Juni mau makan apa, bulan Agustus makan apa. Pelatihan-pelatihan lebih baik ditunda Pak Sekjen, realokasi di bidang pangan adalah sebuah keniscayaan," ujar Haerudin.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyarankan, anggaran pelatihan-pelatihan tersebut bisa diarahkan kepada program yang bersifat bisa membantu petani untuk berproduksi atau berupa insentif penambah penghasilan para petani atau buruh tani.

"Fokus kita ini petani dan buruh tani. Karena itu, diarahkan pada program yang jelas produksinya dibanding memproduksi lagi. Seluruh alokasi pelatihan segala macam dialihkan saja. Kemudian buruh tani yang nyangkul yang misalnya digaji Rp 100 ribu, diberi insentif Rp 50 ribu oleh Kementerian Pertanian," tandas Dedi.

Sebelumnya, Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi menyampaikan beberapa program yang disebut sebagai strategi pembangunan SDM pertanian itu yakni pelatihan berbasis digital baik di pusat maupun seluruh satuan kerja BPPSDMP. Kemudian, seminar online hingga pendidikan vokasi berbasis online. (pun/es)