Anggota Komisi IV DPR RI Riyono. Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan dapat rampung pada tahun ini. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Implementasi Pidato Presiden Saat Sidang MPR RI Tahun 2025” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2025).

"Undang-Undang Pangan kita mau ubah, sekarang ini kawan-kawan semuanya masukan, saran, silakan di Komisi IV kami mau usahakan Undang-Undang tentang Pangan diselesaikan di tahun ini," kata Riyono.

Dalam kesempatan itu, Ia menyebut RUU tersebut nantinya akan memuat penataan ulang terkait posisi institusi pemerintah yang mengurusi urusan pangan dalam mengendalikan desain pangan nasional. "Termasuk di dalamnya kami mau menata ulang berkaitan dengan posisi Bulog, posisi Badan Pangan agar menjadi sebuah orkestra yang bagus," ucapnya.

Di sisi lain, ia memandang adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, sebagaimana pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya pada Jumat (15/8).

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

"Rp164 triliun itu rasa-rasanya kalau kemudian kita menginginkan adanya kedaulatan pangan dari hulu sampai ke hilir kalau dihitung dari persentase memang belum sampai lima persen, tapi ada kenaikan yang menurut saya ini berarti ada political will dari Presiden berkaitan dengan masalah kebijakan pangan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan negara harus dapat menguasai sektor pangan nasional sebab yang terjadi saat ini justru pasar dikendalikan oleh sektor swasta yang mendominasi.

"Negara harus menguasai pangan kita, kalau pangan saat ini khususnya beras baru kurang lebih tiga sampai empat persen marketnya dikuasai oleh negara, 97 persen pangan khususnya beras itu masih dikuasai oleh sektor privat," katanya.

Di akhir, Riyono menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan penentu bagi terciptanya pembangunan nasional. "Urusan pangan ini separuh urusan bangsa kita. Sebagaimana Soekarno menyatakan kalau urusan perut rakyat kita ini selesai, 50 persen urusan bangsa kita ini," katanya. (hal/aha)