Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mengkritik langkah pemerintah yang memotong anggaran triliunan rupiah dari para mitra Komisi X DPR. Menurutnya realokasi anggaran sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 belepotan, tidak detail dan tidak transparan, akibatnya anggaran seluruh kementerian dan lembaga mitra Komisi X mengalami pemotongan.

"Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra secara detail, malah muncul kabar-kabar miring. Artinya realokasi ini belepotan,” ungkap Fikri dalam pernyataan persnya, Senin (20/4/2020).

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, pemotongan dana-dana tersebut haruslah mempunyai alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik,” ujar Fikri.

Berikut rincian pemangkasan anggaran beberapa mitra kerja Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipotong Rp 4,98 triliun; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipotong Rp 1,09 triliun; Kementerian Pemuda dan Olahraga dipangkas Rp 106,6 triliun. Total anggaran yang dipangkas mencapai Rp 6,44 triliun. Tak cuma itu, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa pun ikut dipotong mencapai Rp 23,6 triliun.

Kemudian, Fikri juga mencermati anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa yang dipotong mencapai Rp23,26 triliun. “Dari situ termasuk pemotongan tunjangan guru sebesar Rp 3,3 triliun, dan pemotongan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Rp 1,1 triliun,” ungkapnya. (eko/es)