Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kota Kupang di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (24/1/2020). Foto : Ria/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memastikan, pihaknya akan terus mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengarusutamakan Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI). Pasalnya, menurut Hetifah, PNFI inilah yang berpotensi menggerakkan ekonomi Indonesia secara cepat, karena bentuknya rata-rata keterampilan dan bisa langsung menghasilkan suatu karya.

“Jika Kemendikbud ingin melakukan perampingan (organisasi) untuk efisiensi, boleh, namun jangan sampai fungsinya jadi hilang. Di Rapat Kerja selanjutnya dengan Mendikbud kita akan lihat bagaimana konsep Mendikbud tentang PNFI ini dan terus kita kawal,” tegas Hetifah saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kota Kupang di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (24/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengapresiasi kunjungan Komisi X DPR RI tersebut. Ia menekankan pentingnya pendidikan masyarakat. Hermanus juga menggarisbawahi pentingnya jumlah guru beserta kesejahteraannya.  “Guru ini mempersiapkan kesejahteraan orang banyak, tetapi kesejahteraan mereka sendiri tidak jelas. Kesejahteraan mereka harus diutamakan,” ujarnya.

“Kami akan mendorong (agar hal ini) ini tidak hanya dilakukan untuk guru pendidikan formal saja, tapi juga informal. Karena realitanya di masyarakat, porsi PNFI ini cukup besar dan menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya sembari menambahkan menyatakan pembenahan manajemen guru merupakan salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah saat ini. 

Sementara itu, Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan NTT Mery Mewah menjelaskan setidaknya ada dua alasan mengapa pendidikan masyarakat tetap penting untuk menjadi perhatian Pemerintah.  “Pertama, kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia cukup tinggi. Kedua, angka partisipasi pendidikan tinggi hanya 30 persen saja. Di sinilah pendidikan masyarakat menjadi penyeimbang yang mengisi kekosongan tersebut”, jelasnya. (rnm/sf)