Anggota Komisi X DPR RI Nuroji Foto : Andri/mr

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ikut berperan dalam seleksi pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia. Hal ini guna menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasalnya dalam Undang-Undang 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) tidak mengatur pembukaan dan penutupan FK. Sehingga pemerintah membuka keran FK tanpa seleksi. 

“Makanya ke depan dalam RUU (revisi UU Dikdok), hal seperti ini perlu diatur, agar dunia kesehatan kita lebih maju dan masyarakat merasakan pelayanan kesehatan yang baik," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Pengurus Besar (PB) IDI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Nuroji menilai, pendidikan kedokteran adalah hal yang fundamental dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, karena dokter adalah pelaksanan pembangunan kesehatan. Untuk itu, legislator Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta RUU Dikdok ke depan mengatur regulasi tentang pendidikan spesialis.

“UU Dikdok saat ini tidak mengatur tentang pendidikan spesialis, sehingga menghambat dinamika pengembangan. Padahal kebutuhan dokter spesialis di Tanah Air pada tahun 2025 sebayak 76 ribu (data Kemenkes RI), tapi saat ini Indonesia hanya memiliki sepertiga dari kebutuhan spesialis,” tandas legislator dapil Jawa Barat itu.

Untuk itu, ia akan terus mendorong pembahasan revisi UU Dikdok ini. Pasalnya tanpa regulasi yang kuat rakyat Indonesia tidak akan mendapatkan layanan kedokteran yang berkualitas secara merata. “Karena ini menyangkut nyawa seseorang, kita tidak mau seolah-olah nyawa seseorang dipermainkan hanya karena di UU Dikdok belum diatur. Ini dapat merugikan masyarakat,” tutup Nuroji. (rnm,rza/sf)