Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Singgih/sf

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengungkapkan, selama ini yang menjadi acuan akreditasi program studi (prodi) pendidikan tinggi merupakan standar pendidikan tinggi nasional. Namun dari hasil evaluasi dan rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Panja Standar Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI mengungkap bahwa perlu ada kajian dan peninjauan ulang tentang standar nasional pendidikan tinggi itu sendiri.

“Artinya dalam konteks penentuan akreditasi pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi nasional nanti tidak bisa semerta-merta semua diseragamkan antara yang berakreditasi C dengan B, atau antara yang berakreditasi B dengan A itu tidak bisa disamaratakan,” ungkap Ferdi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta di DI Yogyakarta, Kamis (16/5/2019).

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, Komisi X DPR RI merekomendasikan agar ada keragaman standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan klaster-klaster, karena Indonesia tidak semuanya bisa diambil keputusan secara menyeluruh. Ada bagian yang bisa dilakukan secara menyeluruh, namun ada juga bagian yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.

“Maka konteks kunjungan ini adalah untuk mengambil intisari mana bagian-bagian itu, baik mengenai kelembagaan dan akreditasi mana yang bisa dilakukan secara menyeluruh merata seluruh Indonesia dan ada juga yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan klaster-klaster dunia pendidikan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Ferdi menambahkan, terkait prodi yang diusulkan oleh masyarakat dan dinilai berdampak positif baik ekonomi, ekonomi, dan sosial, pastinya Komisi X DPR RI akan memberikan rekomendasi. Namun Ferdi meminta agar setiap pengajuan prodi yang baru harus dengan kajian dan tolok ukur yang jelas, bahwa dibukanya prodi itu akan berdampak postif.

Sebelumnya, legislator dapil Jawa Barat XI itu mengungkapkan, kunjungan ini memiliki dua tema besar, yakni terkait tantangan dan hambatan kelembagaan dan akreditasi di Perguruan Tinggi Negeri PTN, baik yang berstatus PTN-Satker, PTN-BLU maupun PTN-BH dan Perguruan Tinggi Negeri (PTS). (skr/sf)