Koordinasi Antar Penegak Hukum Masih Kurang Baik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi saat mengikuti Kunker Reses ke di Mapolda Kalteng, Palangkaraya, Kalteng.Foto :Kresno/rni
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi menilai, koordinasi antar bidang hukum dengan lainnya masih kurang baik. Hal itu terlihat pada koordinasi antara Polda dengan bidang narkoba maupun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), maupun antara Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM dengan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Kejaksaan Tingginya.
Hal itu diungkapkan Habib saat mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng, Kepala BNNP Kalteng, Pengadilan Tinggi Kalteng, Kanwil Kemenkumham Kalteng di Mapolda Kalteng, Palangkaraya, Kalteng, Kamis (01/11/2018).
“Ini perlu ada koordinasi yang bagus, sehingga tidak ada tumpang tindih. Secara umum kita minta koordinasi yang baik antar lembaga hukum. Khususnya mitra kerja Komisi III dan aplikasi dari perjalanan anggaran berjalan dengan baik,” ujar Habib.
Habib menyebutkan, berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik di wilayah Kalteng juga didiskusikan dalam rapat Kunker tersebut. Misalnya soal peredaran narkoba yang masih tinggi di Kalteng, khususnya di Kota Palangkaraya, Waringin Barat dan Waringin Timur. “Kita juga ingin melihat kemajuan penanganan narkoba di tiga wilayah tersebut,” katanya.
Pada bidang keamanan, lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya juga berdiskusi dengan Polda Kalteng mengenai peningkatan kejahatan dengan kekerasan di wilayah Palangkaraya beberapa waktu terakhir. “Kami melakukan evaluasi atas tim reaksi cepat yang dibentuk oleh kepolisian di wilayah tersebut,” ujarnya.
Sementara terkait kinerja Kanwil Kemenkumham Kalteng, legislator dapil Kalimantan Selatan itu menambahkan, pihaknya mendiskusikan mengenai kelebihan kapasitas di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Kalteng. Adanya pembangunan blok baru di Lapas Palangkaraya diharapkan akan dapat mengurangi masalah tersebut. (eno/sf)
