Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan saat Rapat Kerja dengan Mendikbud Muhadjir Effendy. Foto: Jayadi/Rni

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengapresiasi program prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, yaitu pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Menurutnya, walaupun Kemendikbud mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun, namun Kemendikbud tetap berupaya memberikan pendidikan berkualitas.

“Walaupun mengalami penurunan anggaran, saya berharap Kemendikbud tidak berkecil hati dan terus melakukan program pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Salah satunya, pemerataan penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata, agar adanya pemerataan pendidik yang berkualitas,” jelas Popong saat Rapat Kerja dengan Mendikbud Muhadjir Effendy di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).   

Selain itu, politisi yang akrab dipanggil Ceu Popong itu meminta agar Kemendikbud terus mencari jalan agar program zonasi pendidikan dapat terlaksana dnegan baik, tidak ada kecurangan pemalsuan tempat tinggal untuk bisa bersekolah di sekolah favorit. “Tidak ada lagi sekolah favorit, semua sekolah sama. Kalau kita concern dengan program zonasi, kita harus mengsamaratakan semua sekolah, tidak ada perbedaan dalam kualitas,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, politisi F-Golkar DPR RI itu juga menanyakan mengenai pengalihan sebagian anggaran sarana prasarana dari Kemendikbud ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 3,55 triliun. “Kenapa ini diserahkan kepada Kementerian PUPR, apakah Kemendikbud tidak mampu?” tanya politisi dapil Jawa Barat itu.

Menanggapi hal itu Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan pengalihan sebagian anggaran sarana prasarana dari Kemendikbud ke Kementerian PUPR sebesar Rp 3,55 triliun telah dilakukan pembahasan antar K/L dengan kesepakatan dibuat payung hukum agar Kementerian PUPR dapat melaksanakan penugasan baru, termasuk pembangunan prasarana pendidikan.

“Mekanisme kerjanya, kami mengusulkan nominasi sekolah penerima menggunakan basis data Dapodik, dan diverifikasi oleh tim bersama. Kami mengharapkan meskipun rehabilitas dilaksanakan pihak ketiga, partisipasi masyarakat harus tetap ada,” tutup Muhadjir. (rnm/sf)