Sutan Adil: Pemerintah Tak Punya Kemauan Politik Angkat Tenaga Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, foto : arief/hr
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai pemerintah tak memiliki kemauan politik atau political will untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masalah anggaran selalu menjadi alasan untuk tidak mengangkat status para tenaga honorer ke jenjang yang lebih baik, meski pengabdian mereka sudah cukup lama.
Hal itu ia ungkapkan usai mengikuti Rapat Gabungan antara Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI DPR RI, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).
“Nasib tenaga honorer K2 sudah menjadi perhatian di tingkat nasional. Pengangkatan honorer menjadi PNS ini sebenarnya tergantung kemauan politik dari pemerintah. Mau tidak mengangkat mereka. Jika mau, masalah anggaran dan regulasi bisa dibicarakan bagaimana teknisnya,” ungkap Sutan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini tak memungkiri, nasib tenaga honorer K2 merupakan masalah yang cukup kompleks. Karena terkait masalah regulasi, anggaran, kebutuhan, administrasi dan pemanfaatan pegawai pemerintah di tiap instansi, sehingga luasnya permasalahan rapat ini harus dibahas oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
“Nasib honorer ini masalah yang sangat kompleks, karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Dan sangat terkait dengan kemampuan anggaran, dan administrasi birokrasi yang luas dan kompleks, sehingga perlu dibicarakan dari semua sudut kepentingan,” jelas politisi dapil Jambi itu sembari mengatakan posisi politik DPR RI tetap meminta pemerintah bisa mengangkat para tenaga honorer K2 menjadi CPNS. (sf)