Daerah Perbatasan Harus Dikelola Secara Selektif dan Prioritas

09-05-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Erwin TPL. Tobing, foto : hendra/hr

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Erwin TPL. Tobing mendorong semua pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola daerah perbatasan harus menerapkan prinsip selektif dan prioritas. Hal ini agar perbatasan dapat dikelola secara baik dan terarah. Mengingat Kalimantan Barat adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki banyak ‘jalan tikus’ yang bisa dilewati oleh siapapun tanpa ada pengawasan. 

 

“Saya terus terang, itu yang menjadi kerawanan kita. Ada ratusan kilometer yang tidak bisa dibentengi saat ini. Sehingga penangannya harus fokus pada bagaimana masyarakat di sana sendiri yang menjadi benteng pengawal,” ujar Erwin saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (8/5/2018).

 

Karena panjangnya garis perbatasan antara Kalbar dengan Malaysia, Erwin menilai penyelesaiannya harus dilakukan secara selektif dan prioritas. Tidak bisa dilakukan secara bersamaan dan menyeluruh, tetapi harus fokus di satu titik dahulu menyusul titik lainnya.

 

“Perbatasan harus fokus dan prioritas apa yang harus dilakukan. Jangan semua perbatasan ditangani tapi sedikit-sedikit. Fokus apa dulu yg diselesaikan. Misalnya Kalbar dulu baru ke yang lain. Fokus! Beri kekuatan apa yg dibutuhkan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

 

Legislator dapil Kalbar ini juga menyoroti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar diberikan anggaran yang cukup dan memadai. Pengawasan perbatasan itu sangat penting dalam mencegah keluar masuknya barang ilegal seperti narkoba. “BNPP harus diberi anggaran yang cukup. Selektif dan prioritas. Mengingat ancaman narkoba salah satunya lewat daerah perbatasan,” tuturnya.

 

Penanganan pencegahan peredaran narkoba di Kalbar harus menjadi perhatian. Mengingat berdasarkan pemetaan yang dilakan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kalbar masuk dalam kategori daerah rawan narkoba. Hal ini dikarenakan banyaknya ‘jalur tikus’ yang menjadi sarana pengedaran narkoba secara ilegal dan tersembunyi. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...