Rencanakan UN Sebagai Syarat Lulus, Pemerintah Bertindak Gegabah
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah. Foto : Arief/and
Nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Atas dasar tersebut, pemerintah berencana kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan bahwa rencana pemerintah menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa SMA merupakan rencana yang gegabah dan terkesan buru-buru.
“Cara berpikir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini melompat (jumping). Fakta bahwa nilai UN jeblok, tapi langsung menawarkan solusi kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. Ini Mendikbud seperti galau,” ujar Anang dalam berita rilisnya, Senin (7/5/2018).
Lebih lanjut Anang menyebutkan, argumentasi yang dibangun pemerintah untuk mengadakan kembali UN sebagai syarat kelulusan sangat lemah dan berpotensi menabrak sejumlah aturan. “Tidak habis pikir dengan argumentasi yang dibangun Mendikbud bahwa dengan UN agar ada semangat kompetisi di antara siswa. Ini alasan konyol,” cetus Anang.
Menurut politisi PAN ini, semestinya pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi atas pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk mengetahui apa penyebab nilai akhir UN siswa SMA jeblok.
“Semestinya lakukan evaluasi, mengapa nilai UN beberapa tahun ini jeblok. Pemerintah pusat memiliki instrumen melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas pelaksanaan UN. Itu dulu yang diungkap. DPR juga berkewajiban untuk evaluasi pelaksanaan UN,” tegasnya.
Anang mengatakan, jika UN kembali menjadi syarat kelulusan akan memberi dampak politik dan hukum. Secara politik, kata Anang, penghapusan UN merupakan salah satu janji politik Presiden Jokowi. Menurut dia, menjadikan UN sebagai syarat kelulusan akan menjadi beban Jokowi.
“Jika ide mengembalikan UN sebagai syarat kelulusan, ini akan menjadi beban politik Pak Jokowi,” ujarnya.
Jika pemerintah kembali menempatkan UN sebagai syarat kelulusan maka akan berpotensi melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor Register 2596 K/PDT/2008 yang isinya meminta pelaksanan UN agar ditinjau kembali, lanjutnya. “Saya mengingatkan tentang putusan MA soal UN tersebut,” pungkas Anang. (dep/sf)
