Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Eko/jk

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius pada masalah Sumber Daya Guru (SDM) guru serta sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Papua Barat.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sampai saat ini masalah pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik seperti masalah karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana masih terjadi sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018.

“Persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan,” ungkap Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4/2018). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (26 persen), dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Ia menilai, kondisi bidang pendidikan di Papua Barat juga belum menggembirakan.

Tim Kunker Komisi X meninjau langsung ke SMA dan SMK yang berada di dalam wilayah jantung kota Manokwari. Dalam tinjauan tersebut, Komisi X memukan sekolah di daerah itu belum dilengkapi fasilitas praktek yang layak di laboratorim jurusan IPA.

“Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah setingkat SMA dan SMK, masih ditemui beberapa keluhan tentang sarana dan parasarana. Telah kami dengar dan terima, ini untuk menjadi bahan evaluasi kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Memajukan pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak,” papar Fikri saat mengunjungi SMK N 3 Manokwari. 

Menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi bahwa persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20 persen, hanya sekitar 2-3 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), hanya sekitar 61-63.

Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK Papua Barat hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional juga masih di bawah rata-rata nasional. Memperhatikan berbagai hal-hal tersebut, pendidikan dasar dan menengah di Papua Barat, perlu mendapat perhatian serius dan seksama. Oleh sebab itu, kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan sangat diperlukan. (eko/sf)