Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (F-Gerindra)/Foto:Hendra/Iw

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah pusat untuk turun langsung dalam menuntaskan persoalan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Siak. Pasalnya, minimnya jumlah komputer dan ketersediaan jaringan listrik masih jadi kendala yang terjadi di Kabupaten Siak.

"Di sini masih banyak SMK dan SMA lain yang gabung dengan SMA 1 Siak. Ini Iebih karena kurang sarana komputer, kurang jaringan terhadap PLN dan Telkom," ujar Sutan di sela-sela Tim Kunker Komisi X mengunjungi SMA 1 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Rabu (21/3/2018).

Politisi Gerindra ini menuturkan Kabupaten Siak perlu mendapat bantuan pemerintah pusat terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka menyukseskan UNBK ini. "Ini perlu peningkatan. Begitu memahami kondisi di Siak ini sangat rendah pelaksanaan UNBK. Ini jadi tantangan Kemendikbud untuk meningkatkan ke depan. Agar UNBK sejalan dengan kurikulum K13," tuturnya.

Sutan juga mendorong adanya peningkatan sarana dan prasarana lain dalam mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi. Menurutnya, SMK adalah solusi meningkatkan pendidikan vokasi di sekolah yang punya kearifan lokal.

"SMK adalah solusi tingkatkan pendidikan vokasi di sekolah yang punya kearifan lokal. Di SMK 1 Siak ini kita liat sesuatu yang luar biasa, karena luas lahan 3,5 hektar. Kalau ini dikelola untuk kepentingan vokasi menjadi sangat baik," lanjutnya.

Meski memiliki lahan luas, SMK 1 Siak memiliki fasilitas yang sangat minim. Untuk pendidikan tata busana saja mereka tak punya komputer untuk desain. "Ini yang perlu didorong terus. Ini butuh koordinasi dari pemerintah daerah terutama kepada Kemendikbud agar bisa diimbangi dan mengejar daerah lain," sambungnya.

Butuh perhatian serius dalam menyukseskan UNBK ini, mengingat daerah tak punya anggaran cukup untuk menyelesaikan persoalan ini secara mandiri. Karenanya Pemkab Siak harus fokus. Sarana yang kurang harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kita ingin tiap daerah ada pemerataan pelaksanaan UNBK ini. Kekurangan sarana dan prasarana harus jadi perhatian. Masih ada waktu memperbaiki ini. Kemendikbud harus berlari menuntaskan problem UNBK ini," tutup politisi dapil Jambi itu. (hs/sc)