Tim Kunker Komisi X DPR melakukan pertemuan dengan Pemprov Sumatera Utara di Kantor Gubernur. Foto: Eko/jk

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menilai kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara belum menggembirakan, berdasar pada data neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara ini menyampaikan, persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD di luar transfer daerah belum mencapai 20 persen.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 69,51 atau sedikit di bawah rata-rata nasional, sebesar 69,55. Uji kompetensi guru baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK hasilnya di bawah rata-rata nasional,” jelas Djoko di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/2/2018).

Selain itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, indeks Integritas Ujian Nasional di Sumut masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan, hasil akreditasi sekolah yang mendapat kategori A untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK jumlahnya di bawah 30 persen.

Menurutnya berbagai permasalahan klasik sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018 masih saja terjadi, di antaranya adalah masalah karakter, guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Bagi Djoko masalah karakter merupakan persoalan serius bagi bangsa Indonesia.

Sedangkan, persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Untuk persoalan kurikulum, terlihat pada begitu banyaknya materi muatan yang harus diajarkan kepada anak didik, dam proses pembelajaran yang cenderung menghafal dibanding dengan berpikir kritis.

Selain itu, masih kata Djoko, persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan. Dari 1.833.000 ruang kelas, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (hanya 26 persen), dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan.

“Memperhatikan berbagai hal tersebut, pendidikan perlu mendapat perhatian serius, seksama, dan kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Apalagi, anggaran pendidikan kita cukup besar,” ungkap Djoko.

Diketahui, anggaran pendidikan untuk tahun 2018 mencapai 20 persen atau sebesar Rp 441 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 2.204 triliun. Bahkan, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir tidak kurang dari Rp 3.500 triliun untuk anggaran pendidikan. (eko/sf)