Anggota Komisi X DPR Nuroji. Foto: Odjie/od

Peristiwa pemukulan oleh seorang murid kepada gurunya di SMA 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur, yang mengakibatkan tewasnya sang guru, menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI.

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan, kejadian memilukan itu menjadi tanggungjawab semua pihak, karena menurutnya masalah pendidikan bukan hanya ada disekolah, tetapi orang tua dirumah juga memiliki peran yang besar dalam mendidik anak. Peran dan tanggungjawab negara juga harus hadir dalam menghadapi kondisi seperti ini, salah satunya dengan cara mengutamakan pendidikan karakter dalam kurikulum di sekolah.

“Mungkin ada yang salah dengan sistem pendidikan kita, sehingga pendidikan karakter menjadi tidak utama. Negara secara umum punya tanggungjawab terhadap kondisi seperti ini. Setahu saya di era ini, ada program pemerintah yang namanya revolusi mental, lalu dimana peran dan cara kerjanya,” kata Nuroji seolah bertanya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Politisi F-Gerindra itu mengatakan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang merupakan tanggungjawab sekolah dan orang tua yang ada saat ini masih lemah. Oleh karenanya ia mengimbau agar dilakukan peninjauan kembali terhadap sistem pendidikan yang termasuk di dalamnya yaitu masalah kurikulum dan peran orang tua, sebagai solusi untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa.

“Komisi X DPR RI akan terus mengingatkan kepada semua pihak, terutama kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal kurikulum khususnya di pendidikan karakter. Negara harus hadir untuk memperbaiki kondisi yang ada. Program revolusi mental yang didengungkan harus terbukti apa manfaat dan apa programnya,” ucapnya.

Nuroji menjelaskan, dalam Kurikulum 2013, Komisi X sudah berupaya memasukkan unsur pendidikan karakter menjadi utama, dan diusulkan juga agar dihidupkan kembali mata pelajaran mengenai Pancasila.

“Pada era ini, Kurikulum 2013 belum dapat dilaksanakan secara utuh, sebab belum 100 persen sekolah menerapkan Kurikulum 2013 tersebut,” pungkas politisi asal dapil Jawa Barat itu. (dep/sf)