Anggota Komisi IIII DPR RI Marsiaman Saragih menyoroti status pegawai Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, melalui bagian itu, hubungan antara masyarakat dengan KPK, menjadi sangat dekat.

Politisi F-PDI Perjuangan itu khawatir, adanya oknum Dumas meraup keuntungan pribadi dengan mengandalkan jabatannya itu. Apalagi jika pegawai itu berasal dari luar dari instansi KPK atau outsourching.

“Karena di daerah itu banyak yang sudah melaporkan ke Dumas KPK, tapi melempem, dan tidak diproses. Apakah mereka juga ikut menerima cipratan penghasilan?” tanyanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Marsiaman khawatir, sebagai lembaga yang mengusut kasus korupsi, pegawai KPK malah terlibat korupsi. Sehingga, status pegawai Dumas yang mencapai 50 petugas itu pun dipertanyakan statusnya.

“Petugas Dumas ini ada 50 orang, sebenarnya statusnya apa? Latar belakang pendidikannya apa? Statusnya apa? Jangan-jangan hanya outsourching. Karena kalau outsourching ngeri-ngeri gimana,” imbuh politisi asal dapil Riau itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono memastikan pegawai Dumas berstatus karyawan. Ada pegawai tetap dan pegawai negeri yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ada juga yang berasal dari perbankan dari auditor dan latar belakang hukum, juga dari latar belakang lainnya,” imbuhnya. (sf,mp) foto: andri/od.